JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan digitalisasi menjadi langkah strategis mengatasi konflik pertanahan. Ia menyebut transformasi dari sistem analog ke digital dapat meminimalisir sengketa yang kerap muncul di masyarakat.
Ossy menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi akan memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Selain itu, proses administrasi layanan pertanahan akan menjadi lebih cepat dan akurat.
Digitalisasi ini diharapkan menutup celah praktik tumpang tindih lahan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan akses yang lebih mudah terhadap informasi pertanahan.
Layanan Publik dan Percepatan Administrasi
Sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Ossy menekankan bahwa modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
Transformasi digital memungkinkan pengelolaan data lahan yang lebih efisien. Hal ini juga menekan potensi kesalahan administratif yang selama ini menjadi penyebab konflik pertanahan.
Selain kecepatan, transparansi layanan menjadi fokus utama. Masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status kepemilikan tanah dan dokumen legal lainnya secara online.
Ossy menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi juga bagian dari upaya reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan pemerintah.
Program PTSL dan Reforma Agraria
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Program ini memiliki dampak besar dalam pemerataan kepemilikan lahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
PTSL memberikan akses resmi bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah. Sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Kedua program tersebut berjalan seiring dengan transformasi digital. Digitalisasi mendukung percepatan proses administrasi serta meminimalisir tumpang tindih data tanah yang dapat menimbulkan sengketa.
Ossy menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Hal ini penting agar layanan pertanahan menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat nyata.
Kolaborasi dan Dukungan Masyarakat
Masyarakat diminta berperan aktif dalam mendukung transformasi digital dan program pertanahan nasional. Kritik yang membangun serta masukan dari masyarakat dapat membantu Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas layanan.
Ossy menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan program PTSL dan Reforma Agraria. Dengan keterlibatan warga, pemerintah dapat memastikan distribusi lahan lebih adil dan mengurangi konflik pertanahan.
Kolaborasi dengan lembaga terkait juga menjadi prioritas utama. Sinergi ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan, pengelolaan data, dan implementasi program pertanahan di lapangan.
Transformasi digital di sektor pertanahan diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat. Setiap warga dapat mengakses informasi kepemilikan lahan, status administrasi, dan layanan lainnya dengan mudah dan cepat.
Digitalisasi juga menjadi alat untuk menutup celah penyalahgunaan data dan tumpang tindih kepemilikan lahan. Hal ini secara langsung berdampak pada pengurangan konflik dan sengketa tanah di berbagai daerah.
Ossy menekankan bahwa program digitalisasi, PTSL, dan Reforma Agraria adalah langkah berkelanjutan untuk memastikan keadilan dalam kepemilikan tanah. Masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan administrasi dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan haknya.
Selain aspek hukum, program ini juga meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan sistem digital, layanan pertanahan dapat diproses lebih cepat dan akurat, mengurangi beban kerja pegawai serta waktu tunggu masyarakat.
Kolaborasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan program pertanahan. Transformasi digital dan program strategis diharapkan mendorong terciptanya layanan yang transparan, akuntabel, dan ramah bagi publik.
Melalui langkah ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang modern, efisien, dan adil bagi seluruh warga negara. Transformasi digital bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga wujud nyata reformasi pelayanan publik di Indonesia.
Dengan implementasi yang konsisten, program PTSL dan Reforma Agraria akan menjadi instrumen penting dalam menyejahterakan masyarakat. Kepastian hukum dan pemerataan kepemilikan lahan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan.