JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan kembali mengemuka melalui rencana pelaksanaan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena menyasar jutaan peserta yang mengalami kendala finansial dan telah lama menunggak iuran.
Program pemutihan tersebut menandai langkah pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses medis akibat masalah administrasi. Selain itu, seluruh proses pengecekan tunggakan kini semakin mudah karena dapat dilakukan melalui layanan digital maupun saluran daring lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa berbagai kanal resmi dapat digunakan untuk mengetahui besaran tunggakan tanpa harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Salah satu yang paling banyak digunakan masyarakat adalah aplikasi Mobile JKN yang menyediakan fitur pengecekan iuran secara real time.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa program ini menyasar 23 juta peserta JKN yang mengalami tunggakan. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi pada Minggu, 09 November 2025, yang menjelaskan tujuan utama kebijakan tersebut.
Dalam keterangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan merupakan prioritas utama. Pernyataan resmi berbunyi, “Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN.”
Pelaksanaan program ini direncanakan dimulai pada akhir 2025 setelah seluruh mekanisme administrasi disiapkan. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini diharuskan melakukan registrasi ulang untuk memastikan keaktifan kembali kepesertaannya.
Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah peserta JKN per 30 September 2025 telah mencapai 281.882.607 peserta. Angka ini menggambarkan luasnya cakupan JKN serta besarnya kebutuhan pengelolaan data kepesertaan.
Namun demikian, tidak seluruh peserta menunggak dapat memperoleh fasilitas pemutihan karena terdapat persyaratan tertentu. Pemerintah menetapkan bahwa program ini hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Kategori penerima manfaat lainnya adalah peserta yang statusnya telah berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh peserta yang sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri.
Panduan Cek Tunggakan BPJS Kesehatan Secara Daring
Masyarakat yang ingin memastikan jumlah tunggakan dapat melakukan pengecekan melalui beberapa kanal digital yang telah disediakan. Setiap saluran memiliki tahapan berbeda namun tetap mudah diakses oleh seluruh peserta BPJS Kesehatan.
1. Cek Tunggakan Melalui Mobile JKN
Aplikasi Mobile JKN menyediakan layanan lengkap termasuk fitur untuk melihat detail tagihan. Pengguna cukup mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store atau AppStore sebelum melakukan login.
Setelah masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha, pengguna dapat menuju menu yang tersedia di beranda. Selanjutnya pilih “Menu Lainnya” kemudian tekan opsi “Info Iuran” untuk menampilkan besaran tagihan.
2. Cek Tunggakan Melalui Pandawa
BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan WhatsApp Pandawa untuk memudahkan peserta yang tidak menggunakan aplikasi. Pengguna cukup menghubungi nomor 08118165165 dan mengetikkan pesan awal seperti “Halo” untuk memulai percakapan.
Sistem akan menampilkan tiga kategori menu yaitu Administrasi, Informasi, dan Pengaduan yang harus dipilih sesuai kebutuhan. Pengguna dapat memilih menu “Informasi” lalu masuk ke “Cek Status Pembayaran” untuk melanjutkan proses.
Setelah itu peserta akan diminta mengirimkan NIK atau nomor kepesertaan BPJS Kesehatan. Pandawa kemudian akan memberikan instruksi lanjutan seperti memasukkan tanggal lahir untuk keperluan verifikasi.
Apabila seluruh data telah sesuai, sistem Pandawa akan mengirimkan informasi lengkap mengenai status pembayaran. Informasi tersebut mencakup tagihan berjalan, tunggakan, serta riwayat transaksi pembayaran sebelumnya.
3. Cek Tunggakan Melalui Call Center
Peserta yang ingin memperoleh informasi langsung dapat menghubungi Call Center 165. Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan penjelasan detail mengenai tagihan tanpa perlu mengakses aplikasi.
Sebelum melakukan panggilan, peserta harus menyiapkan NIK dan nomor BPJS Kesehatan agar proses pengecekan berjalan cepat. Petugas akan melakukan verifikasi dan memberikan informasi jumlah tunggakan secara langsung.
4. Cek Tunggakan Melalui E-Commerce
Selain aplikasi resmi, pengecekan tagihan kini dapat dilakukan melalui berbagai platform e-commerce. Salah satu contoh yang banyak digunakan adalah Tokopedia yang menyediakan menu pembayaran tagihan BPJS Kesehatan.
Pengguna cukup memilih menu “Tagihan” lalu memilih kategori “BPJS Kesehatan” untuk melanjutkan proses. Setelah memasukkan nomor kepesertaan, sistem akan menampilkan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan.
Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025
Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta dapat langsung melakukan pendaftaran untuk mengikuti program pemutihan. Prosesnya bersifat manual dan membutuhkan kedatangan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Peserta harus menyampaikan permohonan registrasi ulang kepada petugas sebagai langkah awal. Petugas kemudian akan melakukan verifikasi terhadap data kepesertaan terkait status PBI maupun kesesuaian identitas.
Setelah itu peserta harus memastikan seluruh data diri dan kependudukan telah sesuai dengan sistem yang ada. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan penundaan proses verifikasi sehingga disarankan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Jika seluruh tahapan telah dinyatakan sesuai, peserta akan menerima pemberitahuan resmi mengenai status persetujuan pemutihan. Melalui program ini, tunggakan selama dua tahun dapat dihapus dan kepesertaan kembali aktif.
Pemerintah berharap program pemutihan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan membayar iuran. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan nasional secara merata.
Dengan adanya kemudahan pengecekan tunggakan dan proses pendaftaran yang jelas, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk kembali aktif sebagai peserta. Hal tersebut sekaligus menjadi langkah strategis menuju sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif.