JAKARTA - BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh masyarakat Indonesia peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2030. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya mencapai SDGs 3.8.
Hingga Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta orang. Angka ini setara dengan 98,62 persen dari total penduduk Indonesia, dengan kepesertaan aktif 81,45 persen.
Strategi Peningkatan Cakupan JKN
Ghufron menjelaskan berbagai strategi untuk meningkatkan kepesertaan JKN. Salah satunya adalah kolaborasi langsung dengan Kementerian Desa untuk melakukan pendekatan ke masyarakat di lapangan.
Program ini melibatkan kunjungan rumah ke rumah untuk memastikan setiap warga memiliki akses ke jaminan kesehatan. Jika ditemukan warga yang belum terdaftar, petugas akan membantu proses pendaftaran secara langsung.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan penghapusan iuran bagi warga kurang mampu. Pendekatan ini ditujukan untuk mencegah adanya warga yang tidak terlindungi karena keterbatasan finansial atau tunggakan lama.
Ghufron menekankan bahwa langkah ini termasuk dalam strategi advokasi dan registrasi yang dikenal dengan program Pesiar. Program tersebut bertujuan memetakan masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan secara sistematis.
BPJS Kesehatan Sebagai Percontohan Global
Pelaksanaan JKN di Indonesia mendapat perhatian dunia internasional. Ghufron mengungkapkan banyak negara yang tertarik untuk mempelajari bagaimana Indonesia bisa mencapai cakupan keanggotaan yang sangat tinggi.
Program Pesiar, beserta kader JKN, menjadi daya tarik utama bagi negara-negara yang ingin meniru model jaminan kesehatan Indonesia. Bahkan, pada minggu kedua bulan ini, delegasi dari India dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk melihat langsung program JKN.
Menurut Ghufron, pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan JKN bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Model advokasi, registrasi, dan dukungan langsung ke masyarakat dianggap efektif dalam meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.
Kolaborasi dengan Pemerintah Desa
BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan petugas BPJS untuk memetakan kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih akurat dan menyeluruh.
Selain itu, kolaborasi ini mempercepat proses pendaftaran warga yang belum menjadi peserta JKN. Keterlibatan aparat desa juga membantu sosialisasi manfaat jaminan kesehatan kepada masyarakat secara langsung.
Pelaksanaan program ini melibatkan kader JKN yang terlatih. Kader ini bertugas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan memastikan setiap warga terdaftar.
Penghapusan Iuran bagi Warga Kurang Mampu
BPJS Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi warga kurang mampu yang belum memiliki JKN. Penghapusan iuran menjadi solusi agar seluruh lapisan masyarakat bisa tercover tanpa terbebani biaya.
Pendekatan ini juga menyasar warga yang memiliki tunggakan iuran berat. Dengan bantuan BPJS dan kolaborasi pemerintah desa, mereka tetap dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
Ghufron menegaskan bahwa pendekatan ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Tujuannya adalah mencapai target seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN pada tahun 2030.
Cakupan JKN sebagai Indikator SDGs 3.8
Program JKN menjadi salah satu indikator utama pencapaian SDGs 3.8 atau 3.8.1. Target yang ditetapkan adalah mencapai 98 persen cakupan pada tahun 2024 dan 100 persen pada 2030.
Dengan strategi langsung ke masyarakat dan penghapusan iuran untuk warga kurang mampu, BPJS Kesehatan yakin target ini dapat tercapai. Pendekatan ini menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam memperluas jaminan kesehatan nasional.
Menurut Ghufron, keberhasilan JKN juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sistem jaminan sosial yang kompleks. Hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas instansi dan pendekatan ke masyarakat langsung efektif meningkatkan kepesertaan.
Manfaat JKN Bagi Masyarakat dan Negara
Dengan seluruh warga tercover JKN, masyarakat mendapat kepastian layanan kesehatan yang merata. Hal ini sekaligus menurunkan risiko masyarakat tidak mendapatkan pelayanan medis ketika dibutuhkan.
Selain itu, cakupan penuh JKN juga berdampak positif pada daya saing ekonomi. Masyarakat yang sehat akan meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Program JKN juga memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat pesisir, pedesaan, dan wilayah terpencil. Akses terhadap layanan kesehatan kini lebih merata tanpa diskriminasi status ekonomi atau lokasi geografis.
Monitoring dan Evaluasi JKN
BPJS Kesehatan terus memantau perkembangan kepesertaan JKN secara real-time. Data kepesertaan digunakan untuk menyesuaikan strategi sosialisasi dan pendaftaran di lapangan.
Evaluasi ini memastikan program berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini juga memudahkan identifikasi daerah yang memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan kepesertaan.
Ghufron menegaskan, pengawasan dan monitoring yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan JKN. Setiap langkah advokasi dan pendaftaran dievaluasi agar target 2030 dapat tercapai secara tepat waktu.
Program JKN menjadi contoh bagaimana negara berkembang bisa mengelola jaminan kesehatan secara masif. Dengan strategi proaktif, kolaborasi lintas institusi, dan inovasi program, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan terlindungi pada tahun 2030.