JAKARTA - Pilihan sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari pengobatan ke luar negeri kembali menjadi sorotan serius pemerintah. Isu ini tidak lagi dilihat sekadar persoalan medis, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik dan dampak ekonomi nasional.
Perdebatan mengenai kualitas layanan kesehatan dalam negeri pun mengemuka. Pemerintah menilai ada aspek nonmedis yang selama ini luput dari perhatian namun sangat menentukan keputusan pasien.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menilai masih banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri bukan semata karena kualitas dokter di dalam negeri yang rendah. Penilaian ini disampaikan sebagai respons atas tren berobat ke luar negeri yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada aspek pelayanan atau hospitality di fasilitas kesehatan Indonesia, yang membuat Indonesia kehilangan devisa hingga ratusan triliun rupiah. Aspek tersebut mencakup kenyamanan, keramahan, hingga rasa aman yang dirasakan pasien.
“Rp 160 triliun itu devisa negara mengalir ke Penang, Singapura, Thailand, dan Korea,” kata Dante, di Jakarta Utara kepada awak media, Rabu, 28 Januari 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang justru dinikmati negara lain.
Aliran devisa tersebut terjadi secara konsisten setiap tahun. Kondisi ini dinilai merugikan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.
Kualitas Dokter Tidak Kalah, Pelayanan Jadi Sorotan
Dante mengatakan, kemampuan tenaga medis di Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan negara lain. Banyak dokter Indonesia bahkan telah menempuh pendidikan dan pelatihan di luar negeri.
Namun, keramah-tamahan dan kenyamanan layanan kepada pasien masih perlu banyak perbaikan sehingga membuat masyarakat merasa lebih percaya mencari pengobatan di luar negeri. Persepsi pasien terhadap layanan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan.
“Sebenarnya kualitas dokter di Indonesia tidak kalah. Tapi yang kalah adalah hospitality-nya. Keramah tamahannya dalam melayani,” ujar Dante. Ia menekankan bahwa aspek ini sering dianggap sepele padahal sangat menentukan.
Menurut Dante, pasien tidak hanya membutuhkan kesembuhan secara medis. Mereka juga mengharapkan perlakuan yang manusiawi dan penuh empati.
Pelayanan yang ramah mampu membangun kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan inilah yang membuat pasien bersedia menjalani perawatan di dalam negeri.
Tanpa pembenahan pelayanan, rumah sakit dalam negeri akan terus kalah bersaing. Hal ini terjadi meskipun teknologi dan tenaga medis yang dimiliki sebenarnya memadai.
Dante menilai, pelayanan kesehatan harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Keahlian medis dan pelayanan pasien tidak bisa dipisahkan.
Dampak Ekonomi dan Ancaman Kehilangan Devisa
Ia menegaskan, kondisi tersebut berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Setiap pasien yang berobat ke luar negeri berarti potensi pendapatan dalam negeri hilang.
Akibat banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri, Indonesia kehilangan potensi devisa dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.
Devisa yang keluar juga berdampak pada sektor lain. Efek berantai terjadi mulai dari jasa kesehatan hingga sektor pendukungnya.
Dante menilai, jika pelayanan dibenahi, uang tersebut dapat berputar di dalam negeri. Hal ini akan memperkuat rumah sakit, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan.
Ia mengingatkan bahwa isu ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan perubahan budaya pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.
Rumah sakit harus mampu menciptakan pengalaman positif bagi pasien. Pengalaman tersebut akan membentuk citra layanan kesehatan Indonesia secara keseluruhan.
Larangan Diskriminasi dan Tanggung Jawab Rumah Sakit
Dante juga mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak melakukan diskriminasi pelayanan kepada pasien berdasarkan kelas perawatan. Menurutnya, semua pasien memiliki hak yang sama.
Ia menilai perlakuan berbeda berdasarkan kelas justru memperkuat kesan negatif terhadap layanan kesehatan. Kesan inilah yang mendorong pasien mencari alternatif ke luar negeri.
“Jangan membedakan kelasnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3,” tegasnya. Pernyataan tersebut ditujukan kepada seluruh pengelola fasilitas kesehatan.
Pelayanan yang adil diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama sistem kesehatan yang kuat.
Menurut Dante, standar pelayanan harus diterapkan secara merata. Tidak boleh ada perbedaan sikap hanya karena perbedaan kemampuan finansial pasien.
Ia berharap rumah sakit menjadikan pasien sebagai pusat layanan. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip kesehatan modern.
Respons Pemerintah Daerah dan Fokus Rumah Sakit Publik
Pernyataan tersebut turut mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyoroti pentingnya pembenahan pelayanan terutama di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Menurut Pramono, rumah sakit pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di sektor ini akan sangat menentukan persepsi publik.
“Terutama mohon maaf, rumah sakit yang dimiliki pemerintah. Karena DKI Jakarta punya 31 rumah sakit daerah, punya 44 puskesmas, punya 292 puskesmas pembantu,” kata Pramono. Data tersebut menunjukkan besarnya jaringan layanan kesehatan di Jakarta.
Dengan jumlah fasilitas yang besar, tantangan pelayanan juga semakin kompleks. Namun, hal ini sekaligus menjadi peluang untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Pramono menilai, rumah sakit daerah harus menjadi contoh pelayanan yang baik. Standar hospitality harus diterapkan secara konsisten.
Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Namun, komitmen harus dimulai dari sekarang.
Hospitality Jadi Fokus Pembenahan Layanan Kesehatan
Pramono menambahkan, dirinya telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI agar aspek hospitality menjadi perhatian utama dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Jakarta. Arahan tersebut berlaku untuk seluruh fasilitas kesehatan.
Peningkatan layanan tidak hanya menyasar aspek teknis medis. Sikap petugas dan kenyamanan pasien juga menjadi prioritas.
“Saya sampaikan ke Kepala Dinas, yang harus diubah, yang paling utama seperti yang dikatakan Prof Dante tadi, dalam semua tingkatan termasuk BPJS maupun non-BPJS, hospitality,” tutupnya. Pernyataan ini menegaskan keselarasan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Pramono, pasien BPJS dan non-BPJS harus mendapatkan perlakuan yang setara. Tidak boleh ada perbedaan kualitas layanan berdasarkan skema pembiayaan.
Ia berharap perubahan ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, warga tidak lagi merasa perlu berobat ke luar negeri.
Pembenahan pelayanan diyakini akan memberikan dampak jangka panjang. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.
Upaya ini juga diharapkan mampu menekan aliran devisa keluar negeri. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Dengan pelayanan yang lebih manusiawi, rumah sakit dalam negeri diyakini mampu bersaing. Masyarakat pun diharapkan kembali menaruh kepercayaan pada layanan kesehatan nasional.