JAKARTA - Isu mengenai rencana pengalihan surat utang atau debt switching kembali mencuat seiring pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Namun, kekhawatiran pelaku pasar langsung ditepis dengan pernyataan tegas dari Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Thomas Djiwandono.
Thomas menilai mekanisme debt switching yang direncanakan tidak akan menimbulkan gangguan pada stabilitas pasar keuangan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kebijakan moneter dan fiskal tetap berjalan selaras.
Dalam pandangannya, ruang kebijakan untuk melakukan pengalihan surat utang memang masih tersedia. Meski demikian, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh aturan yang telah ditetapkan.
Thomas menekankan bahwa seluruh skema hanya dapat dilakukan di pasar sekunder. Dengan batasan itu, risiko distorsi pasar dinilai dapat dihindari.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sinergi tersebut dianggap menjadi kunci utama menjaga kepercayaan pasar.
Koordinasi Fiskal dan Moneter Jadi Penopang Utama
Menurut Thomas Djiwandono, peluang debt switching bukanlah kebijakan yang dijalankan secara sepihak. Setiap langkah telah melalui perhitungan matang oleh otoritas terkait.
"Pak Gubernur sudah menyatakan demikian kan, memang kesempatan itu ada, cuman inget loh itu di pasar sekunder doang bukan di pasar primer, jadi hal-hal yang hitungan-hitungan seperti itu sudah dihitung," kata Thomas Djiwandono di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menilai penekanan pada pasar sekunder menjadi faktor pembeda yang krusial. Hal tersebut membuat kebijakan ini berbeda dengan pembelian surat utang secara langsung.
Thomas juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, koordinasi lintas institusi berjalan dengan sangat baik.
"Di sini ada Pak Minto dengan Dirjen DJPPR [Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko]-nya, dan [mereka] juga koordinasi sama BI, itu baik sekali. Jadi itu tidak akan memengaruhi market," jelasnya.
Koordinasi yang dimaksud mencakup komunikasi rutin antara otoritas fiskal dan moneter. Dengan demikian, setiap potensi dampak terhadap pasar dapat diantisipasi sejak awal.
Thomas menilai pasar tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap isu debt switching. Selama mekanismenya sesuai koridor, stabilitas keuangan tetap terjaga.
Rencana BI dalam Bauran Kebijakan Moneter 2026
Sebelumnya, wacana debt switching telah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Perry menjelaskan bahwa penukaran utang dengan pemerintah direncanakan kembali pada tahun 2026. Kebijakan itu menjadi bagian dari bauran moneter untuk mendorong ekspansi likuiditas.
Langkah tersebut, menurut Perry, dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan likuiditas perekonomian. Dengan begitu, transmisi kebijakan moneter dapat berjalan lebih efektif.
Meski demikian, Perry menegaskan kebijakan ini bukanlah skema berbagi beban. Ia memastikan tidak ada unsur burden sharing bunga surat utang seperti pada masa pandemi Covid-19.
"Tentu saja dari kami Bank Indonesia sedang menyusun bagaimana program moneter pada 2026, berapa kebutuhan ekspansi likuiditas kita. Iya dan tentu saja dari ekspansi likuiditas ini bagaimana nanti dilakukan melalui SRBI dan termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder," kata Perry dalam konferensi pers KSSK di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Perry menyebut pembelian Surat Berharga Negara dilakukan semata-mata untuk pengelolaan likuiditas. Arah kebijakan moneter tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan.
Ia juga menegaskan bahwa BI tidak akan membiayai defisit anggaran secara langsung. Prinsip independensi bank sentral tetap dijaga.
Dampak terhadap Pasar dan Kepercayaan Investor
Pernyataan para pejabat BI tersebut dinilai penting untuk meredam spekulasi. Kejelasan arah kebijakan membantu menjaga kepercayaan investor.
Debt switching kerap dianggap sensitif karena berkaitan langsung dengan surat utang negara. Oleh sebab itu, penegasan mengenai mekanisme dan batasannya menjadi krusial.
Thomas menilai pasar keuangan Indonesia memiliki daya tahan yang cukup kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, potensi gejolak dapat diminimalkan.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan telah diperhitungkan secara matang. Tidak ada langkah yang diambil tanpa analisis risiko yang mendalam.
Perry menambahkan bahwa rincian teknis kebijakan akan diumumkan kemudian. Pengumuman tersebut akan dilakukan setelah target dan angka yang jelas ditetapkan.
"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah sasarannya dan angkanya nanti jelas," ungkapnya.
Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatian otoritas dalam menyampaikan kebijakan. Transparansi tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai catatan, hingga 23 Januari 2026 Bank Indonesia telah membeli Surat Berharga Negara sebesar Rp23,7 triliun. Angka tersebut mencerminkan peran BI dalam menjaga likuiditas pasar.
Pembelian SBN tersebut dilakukan di pasar sekunder. Langkah ini sejalan dengan komitmen BI untuk tidak masuk ke pasar primer.
Dengan berbagai penegasan tersebut, kekhawatiran pasar diharapkan dapat mereda. Investor diharapkan melihat kebijakan ini sebagai upaya menjaga stabilitas.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan BI akan terus diperkuat. Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional.