JAKARTA - Isu ketersediaan hunian layak kembali menguat setelah agenda strategis pemerintah dibahas langsung di tingkat tertinggi. Fokus kali ini mengarah pada percepatan pembangunan rumah subsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan penyangga kota besar.
Langkah konkret tersebut mengemuka usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Pertemuan yang berjalan lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai isu strategis sektor perumahan nasional. Salah satu poin utama adalah kesiapan pemerintah memulai pembangunan ratusan ribu unit rumah subsidi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menerima laporan langsung dari Menteri PKP. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada hari yang sama.
"Hari Kamis sore tadi, Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang, 29 Januari 2026," kata Teddy. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan dilakukan langsung tanpa perantara.
Dalam pertemuan itu, Presiden mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan teknis proyek perumahan subsidi. Pemerintah dinilai telah memasuki tahap lanjutan yang siap direalisasikan di lapangan.
Rencana Groundbreaking Rumah Subsidi Skala Besar
Menurut Teddy, Maruarar Sirait melaporkan bahwa rencana groundbreaking untuk rumah subsidi telah dirampungkan. Total terdapat 141.000 unit rumah bersubsidi yang siap memasuki tahap pembangunan awal.
Unit rumah tersebut direncanakan tersebar di tiga kawasan yang saling berdekatan. Penentuan lokasi ini dinilai strategis karena mempertimbangkan aksesibilitas dan kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi.
"Telah rampungnya rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang nantinya akan tersebar di 3 kawasan berdekatan tersebut," ucap Teddy. Pernyataan itu menandai kesiapan administratif dan teknis proyek.
Selain rumah tapak, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan di kawasan yang memiliki kepadatan tinggi.
Teddy menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan land clearing untuk proyek rumah susun tersebut. Luas lahan yang telah dibersihkan mencapai 30 hektar di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kawasan Cikarang dipilih karena posisinya yang strategis sebagai kawasan industri dan permukiman. Lokasi ini juga dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas pekerja.
Proses pembersihan lahan menjadi indikator bahwa proyek tidak lagi berada pada tahap wacana. Pemerintah menilai kesiapan fisik lahan sebagai syarat penting sebelum pembangunan dimulai.
Lokasi Strategis dan Dampak Ekonomi
Teddy menuturkan bahwa lokasi hunian subsidi tersebut berada sangat dekat dengan kawasan perkotaan. Akses terhadap fasilitas umum menjadi salah satu keunggulan utama dari proyek ini.
Fasilitas yang dimaksud meliputi sekolah, rumah sakit, perkantoran, kawasan industri, serta jalan utama. Kedekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuni rumah subsidi.
Pemerintah menilai bahwa hunian yang terjangkau tidak cukup hanya murah. Faktor lokasi dan kemudahan akses menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan kawasan.
Selain manfaat sosial, proyek ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan rumah subsidi berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Teddy menyebutkan bahwa sekitar 80.000 tenaga kerja dapat terserap dari berbagai sektor. Keterlibatan sektor konstruksi, logistik, hingga jasa pendukung dinilai akan mendorong aktivitas ekonomi.
Perputaran rantai perekonomian diperkirakan akan meningkat seiring dimulainya pembangunan. Dampak lanjutan juga diharapkan dirasakan oleh pelaku usaha kecil di sekitar lokasi proyek.
Pemerintah memandang sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi yang memiliki efek berganda. Oleh karena itu, percepatan proyek ini menjadi bagian dari strategi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Komitmen Presiden terhadap Hunian Layak Terjangkau
Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap isu perumahan rakyat. Presiden berkeinginan agar semakin banyak warga Indonesia memiliki hunian yang layak.
Komitmen tersebut disalurkan melalui kebijakan dan arahan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fokus utamanya adalah memastikan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Teddy. Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah saat ini.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan rumah layak bersubsidi. Skema subsidi diharapkan mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti proses perizinan yang selama ini dianggap berbelit. Pemangkasan birokrasi menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi proyek perumahan.
"Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi," ujar Teddy. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan pengembang.
Pemerintah menilai bahwa efisiensi perizinan dapat menekan biaya pembangunan. Dengan demikian, harga jual rumah subsidi dapat tetap terjaga sesuai sasaran.
Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan minat pengembang untuk terlibat. Partisipasi swasta dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional.
Melalui pertemuan di Hambalang ini, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam sektor perumahan. Agenda pembangunan rumah subsidi diposisikan sebagai prioritas nasional.
Kesiapan groundbreaking menjadi simbol dimulainya fase baru pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah berharap realisasi proyek ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.