JAKARTA- Pihak Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menakhodai "reformasi jilid II" kala menanggapi bermacam-macam tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat dalam aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan, sederet langkah kebijakan yang diterapkan Prabowo merupakan bagian dari langkah restrukturisasi roda ekonomi dan perbaikan tata kelola negara, yang selama ini dinilai cuma memberikan keuntungan bagi kelompok elite tertentu saja.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, Pak Prabowo sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Menurut penjelasan Qodari, poin-poin kritik yang dilayangkan oleh kalangan mahasiswa sejatinya telah direspons satu per satu oleh pihak pemerintah lewat beberapa regulasi yang tengah diimplementasikan.
Salah satunya berkorelasi dengan desakan penyetopan pemborosan anggaran negara, di mana semenjak mengawali masa jabatannya, Prabowo telah melakukan langkah efisiensi pengeluaran kas negara serta menambal bermacam-macam celah kebocoran anggaran.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ucap dia.
Qodari mengklaim bahwa kebijakan penghematan tersebut sukses menyelamatkan sisa anggaran negara hingga menembus angka sekitar Rp 300 triliun.
Samping itu, pihak pemerintah juga mengesahkan pembentukan Danantara sebagai instrumen penguat sistem manajemen aset serta kekayaan milik negara.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, Pak Prabowo harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," tutur Qodari.
Bukan hanya masalah efisiensi pos anggaran, Qodari pun mengulas perihal program pemerintah dalam menciptakan kemandirian sektor energi, guna merespons desakan seputar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan paparannya, fluktuasi harga komoditas BBM non-subsidi saat ini terimbas oleh dinamika global dan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi impor.
"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kami sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujarnya.
Lantaran hal tersebut, pemerintah diklaim sedang menggodok bermacam-macam formula guna mendongkrak ketahanan energi domestik, yang beberapa di antaranya lewat akselerasi biodiesel B50 serta pemanfaatan campuran etanol E20 pada bensin.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pergerakan harga minyak internasional tidak akan mengusik kestabilan harga BBM bersubsidi.
"Jangan lupa bahwa BBM di kami ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ujar Qodari.
Qodari pula ikut menanggapi seputar desakan pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diri menjamin bahwa program nasional tersebut bakal tetap digulirkan, namun proses penerapannya akan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.
"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kami berhenti. Bukan membuat kami mundur. Kami evaluasi," tegas Qodari.
Ia menguraikan, langkah evaluasi tersebut menyasar ke beragam lini teknis, mulai dari data kelompok penerima manfaat, kesiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), standarisasi kualitas gizi hidangan, tata kelola pelaksanaan program, hingga pelibatan para vendor lokal di daerah.
Berdasarkan sudut pandang Qodari, kendala-kendala teknis di lapangan dalam operasional MBG tidak semestinya dijadikan dalih dasar untuk membatalkan program tersebut, mengingat asas manfaatnya telah dirasakan secara riil oleh publik.
"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang enggak boleh makan lagi?" ucap dia.
Qodari menambahkan, tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian esensial dari gerakan reformasi yang tengah digulirkan oleh rezim pemerintahan Presiden Prabowo.
Lebih jauh, dirinya turut menyoroti jalannya supremasi hukum di klaster tata niaga minyak komoditas serta penertiban lahan perkebunan sawit tanpa izin. Qodari mengemukakan tindakan penegakan tersebut sebagai wujud nyata pembenahan tata manajemen ekonomi domestik.
"Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kami sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum," jelas Qodari.
Demonstrasi Harus Dihormati Dirinya pun mengapresiasi output performa dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terhitung telah mengeksekusi jutaan hektare area perkebunan sawit ilegal.
"Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah enam juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kami kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya," beber dia.
Walau demikian, Qodari menggarisbawahi bahwa pihak pemerintah memosisikan gerakan demonstrasi serta bermacam tuntutan dari mahasiswa sebagai hal yang lumrah dalam roda demokrasi yang wajib diapresiasi.
"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kami ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," tandas Qodari.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, massa mahasiswa dari aliansi berbagai universitas bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di area Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026).
Di dalam aksi tersebut, mereka menyodorkan lima poin tuntutan primer bagi pemerintah, yaitu penghentian pemborosan alokasi APBN, penurunan harga bahan pokok dan BBM, pembatalan program kerja MBG serta peniadaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penyetopan praktik militerisme pada sektor sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui kekeliruan pemerintah.