JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakselerasi pemulihan industri kecil menengah (IKM) yang terkena imbas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lewat program Restart Industri Kecil (Restart IK).
Dalam pernyataan resmi yang divalidasi di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengutarakan akselerasi pemulihan industri kecil merupakan bagian krusial dari ikhtiar rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana yang digulirkan pemerintah.
Oleh sebab itu, ia menyatakan Kemenperin memegang komitmen untuk mengoptimalkan seluruh daya dukung yang dimiliki demi menjamin para pelaku industri kecil mendapatkan bimbingan serta fasilitasi yang tepat sasaran.
"Kami telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemulihan Industri Kecil Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk bergerak cepat mengupayakan pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak sehingga dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya," ujar dia.
Menurut Agus, kebijakan itu merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 perihal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (PRRP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lewat keputusan tersebut, Satgas PRRP memegang mandat untuk menyelaraskan penyusunan kebijakan, perencanaan, eksekusi, pemantauan, sampai evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk membereskan bermacam kendala di lapangan.
Selaras dengan langkah tersebut, Kemenperin memberikan instruksi kepada segenap unit kerja terkait guna melangsungkan koordinasi mendalam bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemulihan bergulir efektif pas dengan keperluan industri kecil di tiap-tiap daerah.
Di samping itu, dilangsungkan pula pemetaan kebutuhan serta potensi para pelaku industri kecil agar mampu terkoneksi dengan industri skala besar lewat kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program ini. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi pelaku industri kecil di wilayahnya sehingga kami mendorong penyampaian data yang akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan," kata Agus.
Bersandarkan rekapitulasi data hingga April 2026, tercatat ada 3.020 pelaku industri kecil yang terkena imbas bencana di ketiga provinsi tersebut.
Aceh bertransformasi menjadi daerah dengan kuantitas industri kecil terdampak paling banyak, yakni menyentuh 2.148 unit usaha atau berkisar 71 persen dari keseluruhan total. Di sisi lain, Sumatera Barat mendata 649 unit usaha dan Sumatera Utara sebanyak 223 unit usaha.
Apabila ditinjau dari kluster bidang usaha, ia memaparkan industri kecil yang terdampak paling dominan bergerak di bidang pangan dengan jumlah 1.321 unit usaha.
Berikutnya, bidang kimia, sandang, dan kerajinan menyentuh 876 unit usaha, bidang furnitur dan bahan bangunan sebanyak 412 unit usaha, bidang logam, mesin, elektronika, dan alat angkut sebanyak 374 unit usaha, serta bidang industri aneka sebanyak 11 unit usaha.
Guna menstimulus pemulihan, ia menyebutkan Kemenperin mematangkan bermacam format fasilitasi, mulai dari sokongan mesin serta peralatan produksi bagi pelaku usaha yang mengalami kerusakan akibat bencana, pemulihan sekaligus perluasan jangkauan pasar, fasilitasi akses pembiayaan lewat perbankan maupun nonperbankan, hingga pendampingan eskalasi mutu produk via bimbingan teknis serta sertifikasi produk.
Program Restart IK bakal dieksekusi lewat dua metode utama. Pertama, metode berbasis unit usaha yang menyasar langsung para pelaku industri kecil yang terhimpun dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bawah binaan Dinas Perindustrian. Kedua, metode berbasis Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dioperasikan selaku rumah produksi bersama untuk para pelaku usaha di wilayah terdampak.
"Pendekatan tersebut dirancang agar industri kecil yang usahanya tidak lagi dapat beroperasi memperoleh alternatif solusi untuk kembali berproduksi. Di sisi lain, industri kecil yang masih berjalan akan diperkuat melalui dukungan akses pasar sehingga mampu menggerakkan kembali roda ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," kata Agus.
Agenda pemulihan ini juga bersandar pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 perihal Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dijadikan panduan eksekusi program pemulihan hingga tahun 2028.
Pada saat ini, Kemenperin tengah mengajukan tambahan pos anggaran kepada Kementerian Keuangan guna menopang jalannya rupa-rupa program tersebut.
"Kami berharap dukungan anggaran dapat segera terealisasi sehingga seluruh program pemulihan dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, pelaku industri kecil dapat segera bangkit, kembali berproduksi, and berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," ujar dia.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengutarakan realisasi tahap awal Restart IK bakal diselaraskan dengan metode yang diterapkan pada masing-masing wilayah.
Melalui metode berbasis unit usaha, para pelaku industri kecil bakal mengantongi sokongan mesin atau peralatan produksi sederhana, fasilitasi keperluan bahan baku, perluasan jangkauan pasar, akses pembiayaan, sertifikasi halal, desain kemasan, serta bermacam format pendampingan lainnya pas dengan kebutuhan.
Sementara itu, ia mengimbuhkan bahwa lewat metode berbasis Sentra IKM, pemerintah bakal menyalurkan sokongan mesin serta peralatan produksi sederhana, layanan produksi bersama bagi pelaku usaha yang tidak sanggup lagi beroperasi secara mandiri, hingga sokongan pemenuhan keperluan bahan baku dan jangkauan pasar.