JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjamin bakal terus menjalankan langkah verifikasi serta konsolidasi mengenai data penerima bantuan sosial (bansos).
Menurut penjelasannya, pemeriksaan data bansos ini turut mengikutsertakan pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Gus Ipul menyebutkan, Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini juga tengah melaksanakan simulasi skema penyaluran bantuan sosial via Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Selama ini, proses penyaluran bansos direalisasikan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana," kata dia.
Ia turut menuturkan pihak pemerintah tengah mengkaji peluang agar bansos dapat dibelanjakan langsung di Kopdes.
"Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” kata Gus Ipul.
Ia memastikan, agenda pemutakhiran data penerima bansos bakal terus dikerjakan secara berkala agar bantuan sosial kian tepat sasaran.
Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo Subianto turut menandaskan Indonesia telah mempunyai salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) yang kokoh di dunia.
Pada pengarahannya, Presiden menekankan bahwasanya beragam program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah merupakan bentuk nyata kepedulian negara bagi warga miskin dan rentan sekaligus menjadi pijakan menuju target nol persen kemiskinan.
Prabowo juga membeberkan deretan program yang berada dalam naungan Kementerian Sosial. Beberapa di antaranya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyalurkan manfaat senilai Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 sampai 4.
Selanjutnya, Sekolah Rakyat menyajikan layanan pendidikan berasrama bernilai manfaat kisaran Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 murid dari keluarga desil 1 dan 2.
Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) disalurkan kepada 83.357 penerima manfaat dengan besaran nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun.
Pemerintah juga menguatkan ranah pemberdayaan lewat Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa bantuan sejumlah Rp10 juta per penerima yang menargetkan 2.810 penerima manfaat.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Prabowo.