JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan nilai urgensi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang memfasilitasi 25 kepala daerah ke Singapura untuk menjalani pelatihan (capacity building) di tengah kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Puan mengutarakan bahwa pihak DPR RI bakal menuntut keterangan lebih rinci dari Lemhannas terkait maksud serta tujuan pengiriman para kepala daerah ke mancanegara itu.
"Untuk Lemhannas, kami nanti akan meminta penjelasan secara detail, di saat masa efisiensi seperti ini dan situasi global seperti ini, apakah memang dibutuhkan untuk mengirim kepala daerah untuk peningkatan capacity building itu sampai ke luar negeri," kata Puan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut pandangannya, komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR yang mengampu bidang terkait juga bakal mengonfirmasi Lemhannas mengenai program itu.
"Jadi, nanti mungkin komisi terkait yang akan meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," ujar Puan.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa 25 kepala daerah berpartisipasi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang bergulir sejak 15 hingga 28 Juli 2026.
Agenda tersebut terwujud atas kolaborasi Lemhannas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Purnomo Yusgiantoro Center.
Menurut Ace, peserta program datang dari bermacam pelosok daerah, membentang dari Aceh hingga Papua. Pada enam hari awal, para pimpinan daerah menjalani materi di Lemhannas serta Purnomo Yusgiantoro Center.
Topik pembelajaran mencakup wawasan kebangsaan, penajaman kepemimpinan, penanaman integritas, sampai pembekalan antikorupsi yang turut menggamit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku salah satu pemateri.
Selepas itu, para peserta diagendakan mengikuti kursus selama sepekan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
"Minggu depan, para peserta nanti akan berangkat ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore," kata Ace di kantornya, Rabu (15/7/2026).
Ace membeberkan bahwa Singapura dipilih lantaran dianggap memiliki best practices atau percontohan ideal di sektor pelayanan publik.
"Kita tahu bahwa hingga saat ini saya kira Singapura merupakan negara yang memiliki best practices dalam hal pelayanan publik," ujarnya.
Selama berada di Singapura, para kepala daerah bakal menyerap materi tata kelola layanan publik, meliputi manajemen pendidikan, fasilitas kesehatan, penanganan sampah, hingga penerapan teknologi digital di lingkup pemerintahan.
Mereka pun dijadwalkan bakal melakukan kunjungan kerja ke sederet instansi pemerintah setempat.
Usai kembali ke tanah air, seluruh pimpinan daerah diwajibkan merancang rencana proyek unggulan yang akan diimplementasikan di wilayahnya masing-masing.
Rancangan proyek itu nantinya dipresentasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selaku wujud kelanjutan dari program pelatihan.