JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan penggabungan 11 politeknik menjadi satu wadah bernama Institut Kelautan Indonesia (IKI) atau Ocean Institute of Indonesia (OII) sanggup meningkatkan mutu sumber daya manusia pada pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
"Ini (11 politeknik) disatukan, diubah secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikannya, tujuan akhirnya karena saya akan lihat ukuran-ukuran suksesnya. Kami mau menuju ke yang namanya ekonomi biru, kami ingin mengimplementasikan ekonomi biru," kata Trenggono di Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Ia menandaskan poin tersebut pada momen peluncuran Ocean Institute of Indonesia sebagai terobosan penguatan ekosistem perguruan tinggi serta pematangan sumber daya manusia di lini kelautan dan perikanan Indonesia.
Trenggono menuturkan pendirian Institut Kelautan Indonesia menjadi manuver strategis untuk menyelaraskan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan agar sanggup mencetak lulusan yang kian responsif terhadap dinamika industri modern.
Menurut pemaparannya, perampingan seluruh politeknik ditempuh usai mencermati mendesaknya pembaruan mendasar pada sistem pendidikan vokasi, mencakup kurikulum, kelembagaan, hingga fokus lulusan yang sesuai kebutuhan sektor kelautan nasional.
Ia menganggap perombakan pendidikan vokasi mendesak dilakukan lantaran pola pengajaran serta sarana praktik pada beberapa politeknik belum sejajar dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri kelautan dan perikanan masa kini.
Trenggono menegaskan Institut Kelautan Indonesia didesain untuk melahirkan terobosan, teknologi, dan industri baru yang sanggup mengakselerasi penerapan ekonomi biru lewat pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan dan bernilai tambah.
Menurut penjelasannya, Indonesia mengantongi potensi ekonomi biru yang teramat masif, namun belum diimbangi oleh kemunculan inovasi dan industri berbasis riset yang mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya bahari nasional.
Ia menyebutkan institut ini turut diharapkan sanggup mencetak tenaga ahli yang memenuhi standar industri kelautan dunia sehingga para lulusan berdaya saing tinggi serta terserap di pasar internasional.
Demi menyokong perombakan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kemitraan dengan beberapa perguruan tinggi untuk memperkokoh mutu akademik, riset, serta pengembangan pendidikan vokasi kelautan.
Trenggono menambahkan tiap-tiap kampus kelak bakal memiliki keahlian khusus sesuai potensi daerah sehingga mampu menyokong pengembangan ekonomi biru dan menggenjot kontribusi sektor kelautan serta perikanan bagi perekonomian nasional.
"Jadi ke depan program berikutnya kalau mau mencari ahli budi daya lobster misalnya (ada) di politeknik. Kalau mau ahli di budidaya rumput laut misalnya di Kupang dan seterusnya. Jadi ada spesifikasi," katanya.
"Jadi artinya tidak semua kampus itu sama, pendidikannya sama semua tapi memiliki spesifikasi-spesifikasi yang kemudian kami arahkan ke sana," kata Trenggono menambahkan.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta menerangkan perombakan pendidikan vokasi dijalankan guna mendongkrak mutu, daya saing, serta pengakuan internasional.
Ia menyampaikan transformasi tersebut ditandai lewat berlakunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2026 mengenai pemakaian nomenklatur Institut Kelautan Indonesia atau Ocean Institute of Indonesia.
Di samping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2026 perihal pembentukan Dewan Institut Kelautan Indonesia selaku wadah integrasi pendidikan vokasi.
Berdasarkan penuturan Nyoman, dewan itu menyatukan 11 satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan guna memperkokoh kolaborasi, perluasan jejaring, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi secara terpadu.
Ia menyebutkan Institut Kelautan Indonesia bakal merancang program unggulan demi mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia kelautan dan perikanan berskala internasional serta menghasilkan riset terapan yang menjawab kebutuhan sektor.
Nyoman menambahkan pendidikan tinggi vokasi turut diarahkan untuk menyokong bermacam program prioritas pemerintah, meliputi pembangunan kampung nelayan, area budi daya, pembenahan perikanan, swasembada garam, hingga modernisasi armada kapal ikan nasional.
Menurut pandangannya, pembaruan pendidikan vokasi diharapkan sanggup memperkuat penerapan kebijakan ekonomi biru lewat pembentukan sumber daya manusia unggul demi menyokong pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.