JAKARTA - Angka subsidi energi Indonesia mencatatkan perbedaan bergantung pada skema serta metode kalkulasi yang diterapkan.
Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi alokasi subsidi serta kompensasi energi menginjak Rp 233 triliun sepanjang kurun semester I 2026.
Realisasi subsidi energi terdata di angka Rp 116 triliun, sementara kompensasi energi menyentuh Rp 116,9 triliun. Angka ini setara 52,1 persen dari pagu APBN 2026 serta melonjak 44,4 persen dibanding kurun waktu serupa tahun lalu.
Di sisi berbeda, International Institute for Sustainable Development (IISD) memproyeksikan subsidi energi Indonesia menginjak Rp 713,5 triliun pada 2024. Dari total tersebut, Rp 643,3 triliun atau berkisar 90 persen mengalir ke sektor minyak, gas, batu bara, beserta listrik berbasis bahan bakar fosil.
Senior Policy Advisor IISD Annisa Suharsono mengutarakan, selisih penghitungan tersebut mengemuka lantaran pihaknya menerapkan batasan definisi subsidi yang dirujuk oleh World Trade Organization (WTO).
Menurut penjelasannya, definisi itu mengklasifikasikan subsidi ke dalam kategori subsidi eksplisit dan subsidi implisit.
Subsidi eksplisit mencakup bantuan langsung pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), serta listrik.
Sedangkan subsidi implisit mencakup potensi penerimaan negara yang dengan sengaja dilepas (revenue forgone), seperti insentif pemotongan pajak bagi korporasi bahan bakar fosil hingga regulasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
"90 persen dari situ, goes to fossil fuel sector. Jadi kami pahami dulu skala subsidi yang diberikan oleh negara kepada sektor energi, dan terutama kepada sector fossil fuel," kata Annisa dalam Kompas.com Talk bertajuk Urgensi Reformasi Subsidi Energi demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi, Selasa (21/7/2026).
Menurut pandangan Annisa, hadirnya subsidi implisit membuat komoditas energi fosil tampak relatif murah ketimbang energi terbarukan. Oleh sebab itu, perombakan subsidi energi tak cukup sekadar menyasar skema penyaluran subsidi BBM, LPG, maupun listrik semata.
Pemerintah juga mendesak mengevaluasi beragam kelonggaran insentif yang disalurkan bagi korporasi energi fosil. Annisa menilai penghentian insentif tersebut berpeluang mendongkrak penerimaan negara, yang selanjutnya dapat dialokasikan guna menyokong transisi energi bersih.
"Renewable energi sudah lebih murah kok, it's no longer an issue," ucap dia.
Annisa turut menganggap reformasi subsidi energi kerap kali keliru disepadankan sebagai aksi penghapusan subsidi secara total.
"Sekarang kalau bicara reformasi subsidi energi sebaiknya mindset-nya harus diubah ini adalah reformasi sistem secara keseluruhan," imbuh dia.
Menurut dia, pembenahan subsidi yang ideal tak sepantasnya diawali lewat langkah menaikkan harga energi.
"Langkah paling utama adalah memastikan targetingnya betul," tegas dia.
Pijakan awal ialah merampungkan basis data penerima subsidi yang benar-benar berhak. Pihak pemerintah juga wajib menyiapkan skema kompensasi sebelum menerapkan perubahan kebijakan.
Annisa berpandangan, di saat beban fiskal dari sistem subsidi saat ini kian berat, mekanisme penyaluran subsidi mesti dirombak. Salah satu solusinya yakni menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat, bukan lagi berupa subsidi pada produk komoditas.
"Itu harus siap dulu, harus dikomunikasikan dulu sebelum harganya dinaikin. Itu pentingnya juga ada komunikasi yang kredibel dari pemerintah," ucap dia.
Di samping itu, pemerintah perlu memfasilitasi sistem pengaduan untuk mendukung kelancaran pembenahan subsidi energi. Annisa menilai India menjadi salah satu contoh negara yang sukses menerapkan reformasi subsidi energi secara bertahap.
"Jadi idealnya justru in 5-10 years. Tidak bisa dadakan, itu inti dari transisi, dilakukan secara gradual," tutup dia.