JAKARTA — Pemerintah menilai ganjalan utama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini bukan sebatas sempitnya keterjangkauan pembiayaan, melainkan bagaimana mengakselerasi pelaku usaha yang sudah layak secara bisnis (feasible) agar kian bankable sehingga sanggup mengakses kredit formal secara berkesinambungan.
Strategi tersebut dieksekusi melintasi pendekatan yang lebih komprehensif, tidak sekadar memperbesar penetrasi penyaluran kredit, namun juga memperkokoh kapasitas usaha hingga percepatan digitalisasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, pihak pemerintah menggerakkan sedikitnya empat taktik utama guna mendongkrak kelas UMKM supaya kian siap memperoleh kucuran pembiayaan dari entitas lembaga keuangan.
Pertama, pemerintah konsisten memperluas jangkauan pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan bagi para pelaku usaha yang layak secara bisnis, namun belum seutuhnya memenuhi kriteria kualifikasi perbankan.
"Pada posisi Triwulan I/2026, KUR berkontribusi sebesar 29,4% terhadap kredit UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui program KUR," ujar Ferry kepada Bisnis.
Di samping melebarkan aksesibilitas kredit, pemerintah turut mendongkrak kapasitas beserta produktivitas UMKM melintasi pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan, pemenuhan legalitas usaha, hingga pembenahan tata kelola bisnis.
Berdasarkan penuturan Ferry, terobosan tersebut bermaksud agar para pelaku UMKM mengantongi kapabilitas yang lebih mumpuni dalam memenuhi kualifikasi persyarat lembaga keuangan.
Di sudut lain, pemerintah juga memacu digitalisasi UMKM. Lewat pemanfaatan transaksi digital, para pelaku usaha mampu memupuk rekam jejak usaha (digital footprint) yang sanggup difungsikan selaku tolok ukur penilaian kelayakan kredit oleh sektor perbankan.
Melalui deretan strategi tersebut, pemerintah berharap ekspansi pembiayaan tidak semata diukur dari besaran nominal kredit yang tersalurkan, melainkan juga dari bertambah banyaknya UMKM yang sanggup naik kelas serta mengantongi keterjangkauan pembiayaan secara mandiri tanpa menggantungkan diri pada aneka skema intervensi pemerintah.