JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa instrumen surat utang berdenominasi renminbi, Panda Bond, dijadwalkan bakal terbit pada 23 Juli 2026.
Mengenai peluncuran tahap awal, pemerintah membidik target nilai emisi menyentuh 1 miliar dolar AS.
"Karena ini merupakan pasar baru, kami akan menjajakinya terlebih dahulu. Walaupun permintaannya mungkin sangat besar, penerbitan tahap pertama kami batasi sebesar 1 miliar dolar AS. Jika diperlukan, beberapa bulan kemudian kami dapat melakukan penerbitan kembali dengan nilai yang lebih besar," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Purbaya membeberkan, untuk agenda penerbitan Panda Bond tersebut, Bank of China (BOC) telah ditetapkan selaku lead underwriter sekaligus lead bookrunner.
Di sisi lain, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), serta DBS Bank China memegang peran selaku joint lead underwriters dan joint bookrunners.
Sementara itu, Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), beserta CEXIM ditunjuk mengemban posisi sebagai co-managers.
Lebih jauh, Menkeu Purbaya mengungkapkan lembaga pemeringkat independen asal China, China Lianhe Rating Co., Ltd., per tanggal 1 Juli 2026 telah menganugerahkan peringkat AAA dengan outlook stabil (AAA/Stable) bagi Panda Bond.
Menurut penjelasannya, pihak lembaga pemeringkat tersebut menetapkan penilaian melintasi serangkaian bahan pertimbangan khusus.
Pertimbangan utama, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai konsisten kuat melampaui angka 5 persen sejak kurun 2022 dan diproyeksikan terus bertahan pada 2026-2027, disokong oleh efektivitas jajaran kebijakan pemerintah.
"Dasar pertimbangannya adalah ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di atas 6 persen, fundamental ekonomi yang solid, posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta ketahanan terhadap guncangan eksternal," jelas Purbaya.
Bukan hanya itu, porsi utang luar negeri Indonesia tergolong relatif rendah disertai kapabilitas pembayaran yang tangguh, disokong oleh ketersediaan cadangan devisa yang mencukupi.
"Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia sekitar 40 persen terhadap PDB (produk domestik bruto), yang masih tergolong rendah," kata Menkeu.