JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa lokasi yang disodorkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) telah memenuhi kriteria.
"Laporan kami terima dari Kemensos terkait usulan SR di Parigi Moutong telah memenuhi syarat berdasarkan dokumen administrasi yang kami ajukan sebelumnya," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu, Rabu (22/07/2026).
Ia membeberkan, usai dipenuhinya seluruh ketentuan administrasi, proyek pengerjaan SR bakal melangkah ke tahapan lelang sebelum dilanjutkan pada pengerjaan fisik oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diagendakan bergulir mulai Oktober 2026.
Menurut dia, Pemkab Parimo berikrar akan mengawal secara mendalam tiap alur pembangunan fisik tersebut hingga kelak SR siap difungsikan.
Agenda kunjungan kerja Pemkab Parimo menuju kantor Kemensos di Jakarta pada Selasa (21/7/2026) mempertegas kembali kelengkapan berkas kualifikasi teknis dan administrasi yang telah diserahkan sejak Mei lalu.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melibatkan Parimo ikut menyukseskan program prioritas nasional," ujarnya.
Ia mengimbuhi bahwa prasyarat teknis berwujud berkas Readiness Criteria (RC) menjadi keharusan yang wajib dipenuhi daerah usai pengajuan diserahkan ke kementerian terkait, dan Pemkab Parimo telah menyediakan area seluas 9,2 hektare yang berlokasi di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan merujuk pada arahan Presiden, kapasitas tampung SR dinaikkan dari yang mulanya 1.000 peserta didik menjadi 2.000 peserta didik pada tiap-tiap kabupaten/kota.
Oleh karena itu, pembangunan fisik SR di Parimo dirancang berkapasitas 2.000 siswa dengan dilengkapi fasilitas asrama serta sarana pendukung lainnya.
"Saya berharap kolaborasi ini terus terjaga, sehingga apa yang telah diprogramkan pemerintah terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat," ucapnya.
Sebagaimana rancangannya, SR ditujukan bagi kalangan warga kurang mampu tanpa dikenakan biaya sama sekali alias gratis, sebagai ikhtiar pemerintah menunaikan hak hakiki memperoleh akses pendidikan bagi masyarakat, sekaligus mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkelanjutan.