JAKARTA - Anggota DPR RI Komarudin Watubun menyampaikan bahwasanya sekitar 2.400 calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Papua Tengah telah dinyatakan lolos verifikasi dari keseluruhan 10.000 porsi beasiswa yang ia usulkan selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Tengah.
"Awalnya saya minta bantuan 10.000 beasiswa PIP untuk Papua Tengah, tetapi setelah diverifikasi, yang disetujui sekitar 2.400-an orang," kata Komarudin di Nabire, Rabu (22/07/2026).
Ia menyebutkan bahwa beasiswa PIP merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi peserta didik dari kelompok keluarga kurang mampu.
Sumbangan beasiswa tersebut amat berdaya guna, terutama bagi para siswa di Papua maupun di Papua Tengah.
Meski demikian, salah satu faktor utama banyaknya calon penerima yang belum berhasil lolos verifikasi ialah ketiadaan identitas kependudukan yang sah, sehingga data mereka gagal tersambung dengan sistem administrasi kependudukan.
Berdasarkan pandangannya, pendistribusian beragam program bantuan negara memerlukan kelengkapan data kependudukan yang sudah terverifikasi melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Karena bantuan seperti ini harus terakses dengan data Dukcapil. Kementerian lain memiliki data, tetapi harus masuk ke data resmi Dukcapil," ujarnya.
Ia menambahkan, angka penerima PIP masih menyimpan potensi untuk bertambah bilamana para calon penerima yang belum terakomodasi mau memperbaiki serta melengkapi berkas kependudukannya.
"Yang lolos sekitar 2.400-an atau sekitar 24 persen. Namun, kami masih terus memperbarui data, siapa tahu pada gelombang berikutnya bisa masuk lagi. Memang kami masih punya masalah soal data," katanya.
Ia mendorong warga Papua Tengah untuk secepatnya mengurus berkas administrasi kependudukan, terkhusus KTP dan kartu keluarga, sebagai bagian dari langkah menyokong pelaksanaan Satu Data Nasional.
Menurut Komarudin, keabsahan data kependudukan tidak sebatas dibutuhkan untuk memperoleh bantuan pemerintah, melainkan juga untuk pelbagai keperluan publik lainnya.
"Kalau bepergian harus punya KTP, mau membuat sertifikat juga harus punya KTP. Begitu juga untuk mendapatkan bantuan sosial, semua harus punya data," ujarnya.
Ia mengimbau khalayak supaya bertindak aktif mengurus dokumen kependudukan lantaran kepemilikan berkas seperti KTP saat ini bisa diakses tanpa dipungut biaya.
"Data yang valid membuat masyarakat bisa ditolong melalui berbagai program negara. Bukan hanya untuk program pemerintah, data itu juga bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri," katanya.