JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) membidik pengembangan kawasan hilirisasi kelapa seluas 151.554 hektare pada 2026 sebagai langkah meningkatkan ketersediaan bahan baku industri, memperkokoh nilai tambah komoditas, serta memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Rosyid menyampaikan bahwa penetapan sasaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memantapkan hilirisasi kelapa sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
"Tahun ini target kami 151.554 hektare dengan anggaran sekitar Rp427 miliar di luar benih," kata Agus dalam webinar hilirisasi kelapa di Jakarta, Rabu (22/07/2026).
Cakupan luas tersebut melonjak drastis bila dibandingkan dengan realisasi program pada tahun lampau yang mencapai 1.975 hektare melalui alokasi dana sekitar Rp10,92 miliar.
Agus membeberkan hingga sejauh ini, tercatat sebanyak 28 provinsi telah terakomodasi dalam skema pengembangan kawasan hilirisasi kelapa. Lewat program ini, pemerintah mengucurkan paket bantuan yang mencakup bibit kelapa, pupuk organik, serta sokongan biaya penyiapan lahan dan penanaman.
Menurutnya, agenda ini diharapkan sanggup mendongkrak pasokan bahan baku untuk industri pengolahan, memperkuat rantai hilirisasi, sekaligus memperbesar nilai tambah komoditas kelapa di pasar domestik.
Di samping itu, lanjut Agus, pihak pemerintah turut mengalokasikan alokasi anggaran mencapai Rp154,38 miliar guna perluasan kawasan hilirisasi kelapa seluas 51.721 hektare pada 2027 mendatang.
Agus mengutarakan bahwa Indonesia hingga kini masih menduduki posisi sebagai produsen kelapa terbesar kedua di tingkat global dengan besaran produksi berkisar 2,132 juta ton.
Luasan areal perkebunan kelapa di tingkat nasional membentang sekitar 3,2 juta hektare, yang mana 98 persen di antaranya berstatus sebagai perkebunan rakyat.
Kendati begitu, tingkat produktivitas kelapa nasional dinilai masih minim. Ia menyebutkan produktivitas saat ini baru menyentuh kisaran 1,1 ton per hektare per tahun, terbilang sangat jauh di bawah potensi riil yang sejatinya sanggup menembus 3,5 sampai 5 ton per hektare per tahun.
Berdasarkan paparan Agus, akselerasi produktivitas menjadi salah satu kendala utama dalam pembinaan industri kelapa nasional, di samping tingginya dominasi tanaman berusia tua serta belum maksimalnya pemanfaatan hilirisasi di dalam negeri.
Lantaran hal tersebut, guna menopang pembangunan ekosistem hilirisasi, pemerintah turut merangkul bermacam pemangku kepentingan, tidak terkecuali sektor swasta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Danantara.