JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjalin kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam rangka mengeksekusi penguatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kementerian PU.
"Dengan Kepala BKN tadi kami bicara bagaimana penguatan ASN, terutama di Kementerian PU di masa-masa mendatang. Bagaimanapun juga aparatur sipil negara (ASN) itu bagian daripada bagian utama daripada tata kelola pemerintahan (statecraft) Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (22/07/2026).
Dody bersama Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh membicarakan skema bantuan yang sanggup disalurkan BKN untuk Kementerian PU demi meningkatkan serta memperkokoh kualifikasi ASN yang mengabdi di Kementerian PU.
"Mungkin beberapa kesempatan lalu teman-teman sudah dengar semua, di sini ada banyak masalah, masalah absen, ada masalah judol (judi online) dan seterusnya. Nah itu kami tadi diskusi bagaimana masalah-masalah itu kami bisa selesaikan dan kementerian ini terutama ASN-nya itu dari waktu ke waktu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Itu gambaran besarnya," katanya.
Ia mengimbuhi bahwa sederet poin dari perbincangan tersebut selanjutnya bakal dirembukkan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, serta Biro Kepegawaian Kementerian PU.
"Tadi ada beberapa hal yang secara detail sudah disampaikan kepada saya, nanti saya akan diskusikan dengan Sekjen, dengan Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Kepegawaian," katanya.
Berdasarkan penjelasannya, terdapat pelbagai gagasan dan usulan yang sanggup digarap berbarengan antara Kementerian PU dan BKN guna membenahi kualitas maupun integritas para ASN di Kementerian PU.
Sebagai informasi, terendusnya indikasi pelanggaran internal seperti judi online, hingga kendala absensi, menjadi salah satu dasar Menteri Dody Hanggodo melakukan perombakan dan mutasi terhadap jajaran pejabat tertentu.
Ia menegaskan memerlukan jajaran yang mengantongi integritas tinggi serta sanggup mengeksekusi program pemerintah selaras dengan sasaran target.
Dody menandaskan bahwasanya pengetatan pengawasan internal bakal terus digencarkan tanpa perlu menyetop keberlangsungan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, munculnya pelanggaran pegawai maupun proses hukum yang menyeret pejabat tak boleh dijadikan dalih untuk merintangi agenda program yang diinstruksikan Presiden.