JAKARTA - Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengutarakan bahwa Danantara dapat memaksimalkan skema talent pool yang telah bergulir di BUMN guna menyaring calon pimpinan yang bakal mengomandoi badan usaha milik negara beserta jajaran anak perusahaannya.
“Sebaiknya Danantara memprioritaskan mereka (talenta dalam talent pool) sebagai kandidat untuk memimpin BUMN maupun anak usaha di bawahnya,” ujar Herry ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/07/2026).
Herry menganggap program talent pool yang diselenggarakan di BUMN telah mencetak sumber daya manusia (SDM) yang bertalenta untuk menduduki posisi pimpinan BUMN.
Lantaran hal tersebut, ia menyarankan supaya Danantara mengedepankan mereka dalam memimpin BUMN maupun anak perusahaan BUMN di tengah gencar-gencarnya agenda restrukturisasi BUMN.
“Mereka adalah SDM terlatih dan berpengalaman, ketimbang mencari baru dari luar,” kata Herry.
Ia menyampaikan bahwa penggabungan entitas usaha bakal memicu penumpukan SDM, terkhusus pada jenjang menengah dan bawah.
Oleh sebab itu, di samping mendorong Danantara memanfaatkan talent pool yang sudah tersedia, Herry turut menyarankan agar Danantara merumuskan aturan moratorium atau hiring freeze dalam penerimaan SDM, khususnya pada tingkat menengah serta bawah.
“Itu agar kinerja BUMN lebih efisien dari sisi operasional,” kata Herry.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjamin tidak bakal mengeksekusi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada jajaran pekerja dalam alur perampingan BUMN yang tengah digulirkan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan seluruh jajaran pegawai bakal tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari korporasi hasil penggabungan seiring langkah penataan BUMN guna memacu efisiensi dan performa perusahaan.
Ia pun mengutarakan bahwasanya Danantara kini tengah melangsungkan streamlining atau pemangkasan jumlah entitas BUMN dari yang semula 1.077 korporasi menjadi kisaran 200–300 perusahaan dengan target rampung pada 2026.
Berdasarkan penuturan Dony, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar alur transformasi BUMN tidak mencederai atau merugikan para tenaga kerja. “Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK".