JAKARTA– Pemerintah daerah di Jawa Barat berencana segera melakukan evaluasi terhadap operasional angkutan kota (angkot) yang dianggap tak lagi layak beroperasi. Kebijakan ini menyasar angkutan antarkabupaten serta antarkota yang masih mengandalkan armada usang dan tak memenuhi standar layanan publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemda Jabar tidak sekadar melakukan penertiban, melainkan juga menyajikan solusi nyata.
Pihaknya berniat mendorong pembenahan tata kelola dengan memberdayakan para pengemudi angkot agar mampu memiliki armada sendiri melalui mekanisme pembiayaan yang lebih berpihak.
Mendukung visi berwawasan lingkungan, KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi—juga mewacanakan peremajaan angkutan kota ini diutamakan menggunakan armada berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV), demi mengurangi penggunaan moda transportasi konvensional berbasis bahan bakar fosil.
"Kami ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka [DP] sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar KDM di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Lebih lanjut, KDM menekankan bahwa keberhasilan sistem transportasi massal tidak semata-mata bergantung pada kualitas armada, melainkan perlu disokong oleh perubahan kultur masyarakat dan pembenahan infrastruktur di wilayah perkotaan.
Menurutnya, ekosistem transportasi modern wajib didukung oleh trotoar yang aman bagi pejalan kaki, penerangan jalan memadai, tata kelola sampah yang baik, fasiltas umum yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu demi mengimbangi tingginya mobilitas masyarakat.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya.
Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi
Tak hanya sektor darat, KDM turut membawa kabar gembira untuk perhubungan udara. Mulai Agustus mendatang, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dijadwalkan kembali beroperasi guna melayani deretan penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia.
Tidak terbatas pada rute domestik, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen mendorong pembukaan kembali rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut.
Seiring rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung terus membenahi kualitas layanan publik agar iklim pariwisata serta perekonomian lokal tumbuh optimal.
Mengenai pembagian fungsi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan koordinasi bersama pemerintah pusat berjalan intensif. Ia menegaskan Bandara Kertajati akan tetap menjadi pilar utama layanan penerbangan ibadah.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan haji dan umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," ungkap KDM.