JAKARTA — Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh kualifikasi untuk mempercepat peralihan energi, mulai dari ketersediaan sumber daya alam hingga tingginya urgensi untuk menekan tingkat emisi. Kendati demikian, inkonsistensi regulasi serta belum matangnya ekosistem investasi masih menjadi pengganjal utama menuju sistem energi yang lebih bersih.
Pakar energi sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mengungkapkan bahwa pergeseran ke arah energi bersih tak sekadar bertumpu pada pergantian teknologi semata, melainkan menuntut perubahan paradigma dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan.
Iwa menilai Indonesia mengantongi modal besar untuk mengeksekusi transisi energi. Sebagai negara kepulauan yang rentan terpapar dampak perubahan iklim, Indonesia memiliki kepentingan mendesak untuk mengakselerasi pemangkasan emisi sekaligus memegang posisi tawar di pelbagai forum global.
Tak hanya itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya energi, baik jenis fosil maupun nonfosil. Oleh sebab itu, ia memandang tantangan utama transisi energi nasional berakar pada kualitas tata kelola.
"Persoalannya bukan semata kami tidak memiliki sumber daya. Masalahnya adalah bagaimana kami berani mengambil keputusan, bagaimana kami konsisten pada kebijakan, pembiayaan, dan kualitas sumber daya manusia," ucapnya dalam acara peluncuran buku "Bumi yang Terjaga: Transisi Energi untuk Indonesia yang Berkelanjutan" di Jakarta pada Rabu (22/7/2026).
Iwa turut mengingatkan bahwa agenda transisi energi tidak boleh cuma berorientasi pada dimensi lingkungan. Menurutnya, transisi energi yang hanya berfokus mengejar target hijau berisiko menciptakan ketimpangan baru bilamana mengabaikan prinsip keadilan sosial.
Ia mencontohkan potensi ancaman hilangnya lapangan pekerjaan di industri pertambangan dan pembangkit batu bara sebagai dampak dari percepatan pemanfaatan energi terbarukan.
"Kami tidak bisa merayakan energi bersih sambil membiarkan pekerja tambang dan batu bara kehilangan masa depan. Transisi harus adil, inklusif, transparan, dan manusiawi," katanya.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan kapasitas pembangkit listrik ditargetkan menyentuh 69,6 gigawatt (GW). Secara terperinci, 76% dari total kapasitas dalam RUPTL tersebut bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Porsi EBT tersebut mencakup 42,6 GW atau 61% serta storage 10,3 GW atau 15%. Sementara itu, sisa 16 GW akan disokong oleh pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.
Rencana penambahan 69,5 GW pembangkit baru pada RUPTL 2025-2034 akan dipecah ke dalam dua tahap per 5 tahun. Pada tahap 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya bakal direalisasikan pada tahap 5 tahun kedua.
Faktor Penentu Transisi Energi
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Eka Satria menilai keberhasilan percepatan energi bersih akan sangat bergantung pada kepiawaian pemerintah meracik regulasi dan insentif yang sanggup membuat proyek energi bersih layak secara ekonomi.
Eka menyebut arah kebijakan pemerintah terkait transisi energi sudah terpapar jelas dalam RUPTL 2025-2034, yang menempatkan energi terbarukan sebagai porsi dominan dalam peningkatkan kapasitas pembangkit mendatang.
Menurutnya, sasaran tersebut juga membuka peluang luas bagi pihak swasta lantaran mayoritas kebutuhan pembiayaan tak mungkin ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Eka mengestimasi kebutuhan investasi di sektor energi dalam kurun sepuluh tahun ke depan menyentuh angka sedikitnya Rp2.500 triliun.
Dari total tersebut, sekitar Rp1.500 triliun diharapkan datang dari partisipasi sektor swasta. Tingginya kebutuhan dana ini menjadikan aspek kelayakan ekonomi proyek energi terbarukan sebagai variabel yang sangat krusial.
Menurut Eka, investor baru akan menyuntikkan modal apabila proyek yang disajikan menawarkan tingkat imbal hasil yang memadai dan dipayungi kepastian hukum.
Di lain sisi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan menjaga agar harga energi tetap terjangkau oleh publik. Saat ini, pemerintah masih mengelontorkan subsidi energi dalam jumlah besar demi menjaga daya beli masyarakat, mulai dari subsidi LPG, BBM, hingga tarif listrik.
"Tidak mungkin ada investasi kalau bisnisnya tidak menguntungkan. Bagaimana cara membuat bisnis menguntungkan? Tentunya harus ada insentif dan kebijakan yang membuat sektor tersebut berkembang," ungkapnya.
Eka menilai pemerintah wajib menyeimbangkan tiga elemen kunci dalam transisi energi, yaitu keterjangkauan harga (affordable), keberlanjutan (sustainable), serta ketersediaan pasokan (available). Ketiga aspek ini mesti berjalan seiring agar proses peralihan energi tidak mengganggu stabilitas perekonomian maupun keandalan pasokan listrik nasional.
Menurutnya, salah satu hambatan mendasar terletak pada mayoritas instrumen subsidi energi saat ini yang masih menumpuk pada energi fosil. Kondisi ini dipandang wajar mengingat fondasi sistem energi Indonesia selama berpuluh-puluh tahun dibangun di atas basis batu bara, minyak, dan gas.
Dampaknya, beragam instrumen keberpihakan seperti subsidi, skema tarif khusus, maupun regulasi pasar masih lebih mendominasi dalam menopang energi fosil ketimbang energi baru terbarukan.
Sebab itu, pemerintah perlu mulai merumuskan instrumen insentif yang lebih kuat guna mendoronng akselerasi pengembangan energi terbarukan. Instrumen tersebut dapat berwujud subsidi, tarif khusus, insentif fiskal, hingga kebijakan harga yang mampu memikat daya tarik investasi.
Eka mengambil contoh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang sukses mempercepat adopsi energi terbarukan lewat skema feed-in tariff, yaitu penetapan harga listrik khusus yang menjamin kepastian jaminan imbal hasil investasi bagi pengembang energi bersih.
Menurutnya, pendekatan serupa sangat berpeluang diterapkan pada pelbagai sektor energi terbarukan di tanah air, mencakup panas bumi, PLTS, hingga industri baterai.
Ia juga menyoroti eksekusi pajak karbon di beberapa negara seperti Singapura yang dimanfaatkan untuk memacu penggunaan energi beremisi rendah, sekaligus memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menanamkan modal pada teknologi ramah lingkungan.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Rinaldy Dalimi menambahkan, peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan merupakan suatu Keniscayaan yang tak terelakkan.
Menurut Rinaldy, target reduksi emisi global yang dicanangkan pemerintah bakal terealisasi jika penggunaan energi fosil secara perlahan digantikan oleh energi terbarukan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan proses transisi ini berjalan terarah tanpa menimbulkan risiko baru bagi sistem energi nasional.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa transisi energi yang tidak dikonsep dengan matang berpotensi mengancam ketahanan energi suatu negara. Maka dari itu, pemerintah harus mengantongi peta jalan yang presisi mengenai wujud sistem energi Indonesia di masa depan.
Menurut Rinaldy, penetapan target jangka panjang menjadi pijakan vital karena akan menentukan arah investasi, pengembangan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur energi nasional hingga beberapa dekade mendatang.
"Indonesia sudah menyatakan bahwa net-zero emission akan dicapai pada 2060. Jadi pemerintah juga harus menetapkan target dan bisa menetapkan bagaimana kondisi energi pada 2050 dan setelahnya," tegasnya.
Strategi PLN
Sementara itu, VP Executive Direksi, Direktur Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Heri Sutikno mengutarakan bahwa transisi energi bakal dieksekusi secara bertahap dengan tetap menjaga titik temu antara keamanan energi, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan lingkungan.
"Transisi energi akan dilakukan bertahap, terukur, dan memastikan kepastian investasi. Kami harus memastikan kepada investor bahwa investasinya masih akan berlanjut," jelasnya.
Heri menerangkan salah satu tantangan terbesar dalam proses transisi energi adalah mempertahankan keandalan sistem kelistrikan sewaktu kapasitas pembangkit EBT terus bertambah.
Demi mengantisipasi hal itu, PLN menerapkan strategi operasional yang lebih fleksibel pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.
Melalui mekanisme flexible coal operation, PLN berupaya menekan tingkat pembebanan minimal PLTU sehingga membuka ruang yang lebih lapang bagi pasokan listrik dari sumber energi terbarukan untuk masuk ke dalam jaringan sistem.
Di samping itu, PLN juga mengembangkan teknologi pembangkit yang dibekali kemampuan ramping rate lebih tinggi, yaitu kapasitas untuk menyesuaikan kenaikan dan penurunan daya secara cepat.
Langkah ini dipandang krusial untuk menopang fleksibilitas sistem ketenagalistrikan seiring kian tingginya penetrasi EBT.
Di sisi lain, PLN turut menyiapkan beragam sistem pendukung agar tambahan suplai energi terbarukan sanggup diserap secara optimal oleh sistem tenaga listrik. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan permintaan listrik dari sektor-sektor baru yang membutuhkan daya besar.
Heri membeberkan contoh masuknya sejumlah fasilitas pusat data (data center) sebagai pelanggan baru PLN, yang berpotensi mendongkrak konsumsi listrik nasional sekaligus membantu memelihara keseimbangan sistem di tengah penambahan kapasitas EBT.
Menurutnya, lonjakan permintaan listrik menjadi pendorong penting agar transisi energi berjalan tanpa memicu surplus pasokan yang bisa membebani sistem kelistrikan nasional.
Lebih jauh lagi, Heri menilai aspek regulasi dan model bisnis ketenagalistrikan perlu terus disesuaikan demi memenuhi kebutuhan operasional sistem yang kian dinamis.
Kajian kebijakan dipandang penting agar proses transisi energi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan stabilitas pasokan maupun daya saing industri kelistrikan.
"Harapannya, sistem tenaga listrik kami dengan adanya transisi energi tetap mempertimbangkan energy security, affordability, dan juga sustainability," tutupnya.