JAKARTA — Keputusan pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) menandai purnanya sebuah era kebijakan moneter nasional serta dinamika rekam jejaknya mengawal pergerakan kurs rupiah.
Keputusan mundur Perry Warjiyo dari jabatannya selaku Gubernur BI secara resmi diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Senin (27/7/2026).
Kurun waktu lebih dari 7 tahun Perry menahkodai bank sentral, dinamika nilai tukar rupiah berhadapan dengan dolar Amerika Serikat (AS) kerap dijadikan tolok ukur utama yang menggambarkan kondisi ekonomi domestik maupun guncangan eksternal.
Perry resmi dilantik sebagai Gubernur BI pada 24 Mei 2018. Sejak momen pelantikan sampai dengan penyampaian pengunduran dirinya, kurs rupiah bergerak mengarungi rentang fluktuasi yang cukup lebar.
Mata uang garuda sempat menyentuh penguatan di kisaran Rp13.600–Rp13.750 per dolar AS pada kurun awal 2020, sebelum pada akhirnya terkoreksi hingga menembus Rp18.000–Rp18.030 per dolar AS pada 2026, yang menjadi rekor level terendah sepanjang masa kepemimpinan Perry.
Pada awal periode kepemimpinan Perry, posisi kurs rupiah berada di kisaran Rp14.205 per dolar AS. Pada rentang waktu tersebut, mayoritas mata uang negara berkembang diterjang tekanan hebat imbas penyesuaian kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve.
Guna meredam gejolak serta menjaga stabilitas kurs, Bank Indonesia mengandalkan instrumen bauran kebijakan (policy mix) lewat aksi intervensi di pasar valas, penyesuaian tingkat suku bunga acuan, hingga akselerasi pendalaman pasar keuangan nasional.
Memasuki fase awal 2020, rupiah mengukir performa paling solid di era Perry. Berkat dorongan derasnya arus masuk modal asing (capital inflow) serta membaiknya sentimen pasar global, nilai tukar rupiah berhasil menguat hingga bertengger di rentang Rp13.600–Rp13.750 per dolar AS.
Kendati demikian, tren penguatan tersebut tidak bertahan lama. Gelombang pandemi Covid-19 yang merebak global pada Maret 2020 memicu distorsi di pasar keuangan dunia dan mengerek aksi pelepasan aset modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya, nilai tukar rupiah tertekan hingga melandai di kisaran Rp16.500–Rp16.650 per dolar AS.
Demi menstabilkan gejolak tersebut, Bank Indonesia menggelar strategi intervensi tiga jalur (triple intervention) melintasi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Pada fase yang sama, BI turut mengeksekusi skema pembagian beban (burden sharing) berkolaborasi dengan pemerintah lewat pembelian SBN di pasar perdana sepanjang rentang 2020–2022 demi menopang stabilitas perekonomian.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali meningkat pada periode 2024 hingga 2025 seiring berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi (higher for longer) yang dipertahankan oleh Federal Reserve.
Keperkasaan dolar AS menekan posisi rupiah hingga menyusut ke kisaran Rp16.200–Rp16.700 per dolar AS. Menanggapi kondisi itu, Bank Indonesia meluncurkan deretan instrumen moneter baru, antara lain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Langkah ini ditempuh untuk menarik limpahan modal asing sekaligus memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik.
Memasuki tahun 2026, guncangan terhadap mata uang rupiah belum kunjung reda. Dominasi dolar AS yang terus berlanjut, tingginya kebutuhan valuta asing dalam negeri, kewajiban pembayaran dividen, hingga aksi repatriasi dana memaksa rupiah menembus batas psikologis Rp17.700 per dolar AS bahkan sempat menyentuh Rp18.000–Rp18.030 per dolar AS.
Pelemahan ini menjadi salah satu ujian paling berat di penghujung kepemimpinan Perry Warjiyo lantaran berisiko mendongkrak biaya impor, memperbesar beban utang valas sektor korporasi, serta memengaruhi ekspektasi inflasi nasional.
Dinamika pergerakan rupiah sepanjang 2018–2026 memperlihatkan betapa besarnya imbas guncangan ekonomi global terhadap ketahanan kurs domestik.
Di tengah rentetan tekanan, Bank Indonesia terus mengalibrasi bauran kebijakan demi menjaga keandalan sistem keuangan sekaligus mengawal momentum pertumbuhan ekonomi.