JAKARTA — Perubahan susunan pimpinan pada Badan Gizi Nasional (BGN) ditandai sebagai titik mula pembenahan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pihak pemerintah saat ini meyakini kebutuhan alokasi dana program tersebut dapat ditekan dari proyeksi awal berkat perbaikan tata kelola, digitalisasi sistem, hingga validasi ulang daftar penerima manfaat.
Sikap optimistis itu mencuat seiring dilantiknya Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan medis penyakit jantung di luar negeri.
Sesi pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026), merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 78 B Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
Rotasi pimpinan tersebut bukan sekadar pergantian figur semata. Pemerintah memandangnya sebagai momentum memperbaiki fondasi tata kelola program bernilai ratusan triliun rupiah yang diproyeksikan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Pada hari pertama mengemban tugas, Sudaryono segera memimpin rapat internal di Kantor BGN. Fokus utamanya yaitu membenahi tata kelola MBG yang selama ini dinilai masih menyisakan beberapa persoalan.
Ia mengakui ketersediaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip transparansi pada pelaksanaan program tersebut.
"Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain," katanya usai dilantik di Istana Negara.
Bagi Sudaryono, perbaikan tata kelola tidak cukup digantungkan pada perombakan pejabat semata. Sistem operasional yang sejauh ini masih dikerjakan manual bakal didorong menjadi berbasis digital supaya setiap proses sanggup diawasi secara terbuka.
"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.
Komitmen tersebut juga dibuktikan dengan menjaga jarak dari potensi benturan kepentingan. Sudaryono menegaskan bahwa dirinya maupun pihak keluarga tidak menguasai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG.
Ia bahkan meminta masyarakat melapor seandainya menemukan pihak yang mengatasnamakan keluarga atau kedekatan personal guna meraup keuntungan dari pelaksanaan MBG. Seluruh penanganan masalah, tambahnya, bakal diselesaikan lewat saluran resmi dan transparan, bukan melalui jalur pendekatan pribadi.
Efisiensi Anggaran
Penataan ulang tata kelola tersebut diyakini memberikan dampak langsung terhadap kalkulasi kebutuhan anggaran MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mendeteksi adanya celah penurunan kebutuhan dana usai dieksekusinya perbaikan manajemen di BGN serta validasi ulang data penerima manfaat.
"Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Walau begitu, ia menandaskan bahwa penurunan anggaran bukan berarti pemerintah memangkas komitmen atas program unggulan tersebut.
Gambaran lebih mendetail diutarakan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Ia memastikan kalkulasi kebutuhan anggaran MBG tak lagi berpijak pada estimasi awal sebesar Rp268 triliun.
Menurut penjelasannya, pembenahan tata kelola, peninjauan ulang insentif, serta refocusing target sasaran akan memangkas kebutuhan dana.
"Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kami akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing. Kan otomatis nanti efisiensinya akan mengikuti. Jadi kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 [triliun], sudah jauh berkurang," katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Kendati belum membeberkan nominal pasti, Agustina menyampaikan bahwa proses evaluasi masih bergulir. Presiden Prabowo sebelumnya telah mengalokasikan waktu satu bulan bagi BGN untuk menuntaskan penataan tata kelola dalam rapat terbatas sektor ketahanan pangan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan memilih menunda evaluasi anggaran BGN hingga jajaran pimpinan baru merampungkan tahapan konsolidasi internal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa agenda pembahasan yang mulanya dirancang pekan ini mesti dijadwalkan ulang menyusul pergantian Kepala BGN.
"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Sikap tersebut menandakan pemerintah enggan menetapkan patokan anggaran baru sebelum mengantongi gambaran utuh terkait hasil perbaikan tata kelola yang tengah diproses BGN.
Jangan Sekadar Pangkas Belanja, Harus Uji Dampak Ekonominya
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai peninjauan anggaran MBG yang tengah diproses pemerintah tak boleh cuma berpatokan pada penghematan beban fiskal.
Pihak pemerintah didorong menguji efektivitas program, mulai dari presisi sasaran, kualitas pelayanan, hingga dampak ekonominya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merevaluasi anggaran MBG merupakan tindakan yang tepat. Meski begitu, evaluasi itu wajib dijalankan secara mendalam, tak sebatas mengincar besaran dana yang bisa dipotong.
"Ini, justru menurut saya harus dilakukan itu. Pak Purbaya apa yang dilakukan ya betul-betul harus deep atau mendalam untuk mengevaluasinya. Tidak sekadar dari angka, tapi impact-nya," kata Rizal, Senin (27/7/2026).
Menurut kalkulasinya, pemerintah perlu menjamin bahwa evaluasi tak berhenti pada ranah efisiensi anggaran, melainkan turut mengukur apakah program sungguh-sungguh mendatangkan manfaat buat masyarakat dan roda perekonomian.
"Kalau kemudian pagunya diturunkan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, kemudian mau diturunkan lagi atau dievaluasi lagi, saya kira memang harus dilakukan. Tapi orientasinya jangan hanya orientasi pada penyerapan atau pemotongan, tetapi harus diuji value for money-nya."
Ia merincikan bahwa tolok ukur keberhasilan program wajib mencakup kalkulasi biaya per porsi makanan, presisi penerima manfaat, standar kualitas gizi, keamanan bahan pangan, potensi kebocoran dana, sampai kontribusinya terhadap geliat ekonomi.
"Biaya per porsinya, ketepatan penerimanya misalnya, atau kualitas gizinya, keamanan pangannya, kebocorannya, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tidak hanya ekonomi di level mikro atau level lokal, tapi juga ke level makronya," katanya.
Di sisi lain, Rizal mendukung terobosan pemerintah mengeksekusi efisiensi pada pos belanja pendukung maupun agenda perjalanan dinas yang dinilai tak produktif. Langkah ini dipandang krusial mengingat ruang gerak fiskal pemerintah saat ini kian menyempit.
Walau demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi tak boleh mengorbankan mutu makanan maupun kelompok masyarakat yang menduduki prioritas penerima.
"Efisiensi belanja pendukung dan juga SPPD yang tidak efektif harusnya dilakukan dengan segera karena situasi fiskal kami sangat-sangat sempit. Tapi jangan mengurangi mutu makanan maupun kelompok prioritasnya."
Lebih jauh, Rizal memandang bahwa evaluasi MBG perlu dieksekusi secara lintas kementerian dan lembaga demi melahirkan kebijakan yang lebih komprehensif.
BGN tak bisa bekerja sendirian lantaran program tersebut berkaitan erat dengan aspek kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga fungsi pengawasan.
Ia memberi gambaran, Kementerian Kesehatan dapat mengambil peran mengevaluasi mutu gizi beserta keamanan pangan, sementara Kementerian PPN/Bappenas berkontribusi pada aspek perencanaan dan peninjauan program. Di samping itu, pengawasan independen juga dipandang krusial guna menjaga akuntabilitas.
Rizal menambahkan, seandainya MBG tetap diposisikan sebagai program prioritas nasional, maka faedah sosial dan ekonominya wajib sanggup diukur secara kuantitatif agar penggelontoran dana publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
"Kalau misalnya MBG ini dipertahankan, maka manfaat sosial ekonominya juga harus terukur secara kuantitatif dan anggarannya juga tidak boleh menjadi cek kosong tanpa akuntabilitas dan transparansi yang baik," katanya.