JAKARTA - Hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang tahun 2025 menyentuh angka 89,76 atau tergolong dalam predikat sangat baik.
"IKM Kementerian PU dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil positif dan ini perlu kami apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono saat Forum Konsultasi Publik di Kantor Kementerian PU Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Triono menguraikan, pada kurun 2021 nilai IKM kementerian berada di angka 78,25, lantas merangkak naik ke 83,59 di tahun 2022, melonjak ke 86,18 pada 2023, kemudian naik lagi ke 88,22 di tahun 2024, hingga akhirnya menyentuh 89,76 persen pada tahun 2025.
Cakupan responden yang dihimpun menyentuh 635 orang, dirancang secara representatif menjangkau 50 UPT/Balai dari 5 unit organisasi, yakni Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan SDM, sehingga temuan survei sanggup mencerminkan realitas pelayanan publik Kementerian PU secara menyeluruh.
Adapun kurun waktu pengisian kuesioner survei dilangsungkan sejak 15 September 2025 sampai 5 Oktober 2025 dengan kalkulasi menggunakan metode kalkulasi Krejcie dan Morgan.
Dari total 635 responden, lanjut Triono, porsi laki-laki mendominasi sebesar 69 persen dan perempuan sebanyak 32 persen.
Dari demografi usia, kelompok umur 31-40 tahun menempati 30 persen, usia 41-50 tahun (26 persen), rentang 26-30 tahun (17 persen), di atas 50 tahun (14 persen), serta di bawah 25 tahun (13 persen).
Sementara jika ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 62 persen merupakan lulusan S1, disusul 17 persen jenjang S2, 12 persen tingkat SMA/SMK, 6 persen untuk D3/D4, dan 3 persen dari latar belakang lainnya.
Temuan riset survei ini turut memetakan tiga aspek pelayanan terbaik, yakni alur prosedur pelayanan publik, kapasitas/kompetensi petugas, beserta pemenuhan persyaratan pelayanan.
Kendati begitu, tercatat ada tiga poin aspek yang patut dibenahi lagi, yaitu variasi produk pelayanan, fasilitas sarana dan prasarana, hingga efektivitas penanganan pengaduan.
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode 2025, tutur Triono, sukses menyajikan potret yang objektif atas mutu pelayanan publik di lingkup internal Kementerian PU.
Di sisi lain, gelaran Forum Konsultasi Publik (FKP) difungsikan sebagai wadah dialog interaktif dua arah antara Kementerian PU dengan jajaran pemangku kepentingan pelayanan publik terpadu.
"Tujuannya adalah untuk menginformasi temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.