JAKARTA - Pemerintah memacu penyelarasan data antar kementerian dan lembaga (K/L) lewat Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital demi menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) makin presisi dan tepat sasaran.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Aris Kurniawan menerangkan, Portal Perlinsos Digital mengoptimalkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga supaya penetapan penerima bantuan tak lagi bertumpu pada satu data acuan saja.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” kata Aris dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia mengutarakan, catatan kependudukan, status profesi, kepemilikan aset, hingga pemakaian listrik dapat divalidasi secara otomatis guna menghasilkan data yang berakurasi tinggi.
Perkembangan penerapan sistem tersebut ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah berdampingan dengan Kemkomdigi sewaktu bertandang ke lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Dalam pengerjaannya, Kemkomdigi menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) selaku infrastruktur yang memungkinkan lalu lintas data antar kementerian dan lembaga berjalan aman dan real-time.
Menurut Aris, penyelarasan data tersebut mendatangkan faedah langsung bagi warga. Tahap validasi calon penerima bantuan menjadi lebih gesit dan objektif, potensi data ganda sanggup dipangkas, sementara warga yang mengalami pergeseran kondisi ekonomi dapat lebih cepat terdata sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Pemerintah turut tetap menyediakan akses bagi warga untuk mengoreksi data bila dijumpai ketidaksesuaian lewat mekanisme sanggah.
Seluruh lalu lintas data dijalankan atas dasar izin masyarakat selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dibentengi teknologi enkripsi via layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga kini, uji coba Portal Perlinsos Digital sudah diuji di 43 kabupaten/kota. Surabaya bertindak sebagai daerah bertingkat pencapaian pendataan tertinggi, menembus angka 99,82 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyambut positif komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan warga dalam menyokong uji coba Perlinsos Digital.
Berdasarkan pandangannya, pengalaman Surabaya memperlihatkan bahwa penyelarasan data bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan aksi nyata membenahi kualitas pelayanan publik.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.
Kedepannya, interoperabilitas data yang dirancang via Portal Perlinsos Digital diharapkan tak cuma memperkokoh penyaluran bantuan sosial, melainkan pula menjadi tumpuan bagi bermacam pelayanan publik digital yang makin efektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan warga.