JAKARTA - Wilayah-wilayah yang mencatatkan tingkat prevalensi stunting tinggi bakal ditempatkan sebagai skala prioritas utama dalam akselerasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi menggenjot percepatan program MBG di kawasan rawan stunting tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan bahwasanya pihaknya bakal mempercepat operasional fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kami cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Sudaryono dalam Rapat Perbaikan Tata Kelola MBG di Kemenko Pangan, Rabu (29/7/2026).
Sudaryono menuturkan bahwasanya pihak BGN bakal berkonsentrasi penuh mengoptimalkan operasional dapur SPPG pada teritori-teritori yang memiliki angka stunting tinggi.
Apabila unit dapur SPPG tersebut terpantau sudah beroperasi, memenuhi standar kebersihan, berkinerja stabil, memiliki menu berkualitas, serta terintegrasi secara sistem, maka eksekusi program MBG bakal digenjot secara maksimal.
"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kami," kata Sudaryono.
Di samping fokus tersebut, BGN turut berkomitmen merampungkan ragam kendala koordinasi yang mencakup aspek kolaborasi, pola komunikasi, serta dukungan publik.
Sudaryono memastikan bahwa segenap jajaran perangkat di BGN senantiasa membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak, terutama lintas kementerian/lembaga negara, jajaran pemerintah daerah, hingga instansi dinas terkait program MBG.
"Untuk kami sama-sama bereskan ini semua. Saya paham rakyat sangat menginginkan ini segera. Nah, kami kasih waktu sedikit ya. Kami akan bekerja keras dan kami akan bereskan," ujar Sudaryono.
Dalam agenda forum yang serupa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyatakan bahwa kelompok masyarakat penderita stunting diposisikan sebagai target prioritas penerima manfaat program MBG.
"Tentu kesimpulan tadi adalah satu prioritas stunting karena ini menjadi kewenangan kami bersama," ujar Wihaji.
Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sendiri secara intensif tengah mengebut proses sinkronisasi basis data penerima manfaat program MBG, yang mencakup segmen lingkungan pesantren, instansi sekolah, kaum ibu hamil, hingga kalangan balita.
Targetnya, tahapan sinkronisasi data sasaran penerima manfaat MBG tersebut bakal dituntaskan secara tuntas sebelum tanggal 5 Agustus 2026.
"Yang kedua sebelum tanggal 5 nanti pendataannya kami sinkron dari anak-anak sekolah dari (data) Kemendikdasmen, siswa pesantren (dari) Kemenag, dan ibu hamil serta balita dari kementerian kami. Sebelum tanggal 5 pendataannya nanti bisa real," ujar Wihaji.