JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengemukakan bahwasanya instrumen kebijakan fiskal mampu memantik kemunculan titik pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kawasan transmigrasi sekaligus memperlebar spektrum peluang ekonomi guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto memaparkan bahwa esensi manfaat pembangunan wajib dirasakan secara langsung oleh warga lokal lewat penyediaan fasilitas infrastruktur memadai, eskalasi kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan integrasi keterkaitan ekonomi antarwilayah daerah.
“Kami tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata Ferry dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Berdasarkan pandangan Ferry, dinamika pertumbuhan ekonomi serta aspek pemerataan kesejahteraan tidak semestinya diposisikan sebagai dua target tujuan yang saling berlawanan.
Kebijakan fiskal, sambung dia, harus mampu menjamin agar roda laju pertumbuhan ekonomi berjalan seiring beriringan dengan perluasan akses kesempatan kerja serta pereduksian tingkat kesenjangan antarwilayah.
Ia menerangkan bahwa jajaran pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal bagi sektor kawasan transmigrasi ke dalam tiga pilar utama, yakni pemantapan konektivitas, penguatan kapasitas lokal, serta penyelarasan keterkaitan ekonomi daerah.
"Untuk kawasan transmigrasi, target kami kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Ferry.
Akselerasi penguatan konektivitas diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fundamental agar segenap warga masyarakat dapat terhubung secara mudah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diandalkan sebagai salah satu motor penggerak pemerintah dalam membangun jembatan penghubung, infrastruktur dasar, serta fasilitas hunian di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, kapasitas kemandirian masyarakat ditingkatkan melalui penyediaan akses layanan mutu pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, sokongan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses pembiayaan finansial.
“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar dia.
Ferry menuturkan bahwasanya kebijakan fiskal turut difokuskan untuk merajut keterkaitan ekonomi lokal dengan memastikan setiap aliran investasi mampu mengkreasi lapangan pekerjaan baru serta melibatkan penyerapan tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, petani, hingga rantai pasok daerah.
Menurutnya, pemberian insentif fiskal bakal dikalkulasikan berdasarkan indikator capaian hasil riil yang diraih, dan bukan semata-mata diukur dari besaran nominal investasi yang masuk.
Keberhasilan target pembangunan, imbuhnya, tidak sekadar diukur melalui eskalasi produk domestik regional bruto (PDRB) semata, melainkan pula dari indikator penurunan angka kemiskinan, kenaikan pendapatan serta ketersediaan kesempatan kerja, hingga menyusutnya tingkat kesenjangan antarwilayah.
Ferry menyebutkan bahwa instrumen APBN memegang fungsi krusial sebagai peredam guncangan gejolak ekonomi makro, akselerator pembangunan, serta perangkat pengaman perlindungan masyarakat kurang mampu di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, pihak pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas pasokan serta harga energi maupun pangan, mengucurkan subsidi agar lonjakan harga komoditas tidak langsung menimpa beban masyarakat, serta menyalurkan program jaring pengaman perlindungan sosial guna mengamankan daya beli publik.
Pemerintah turut menyiapkan sederet stimulus ekonomi penunjang, yang mencakup program pelatihan vokasi serta magang yang dijadwalkan meluncur pada semester II 2026.
Ferry mengimbuhkan bahwa arah cetak biru strategi ekonomi dan fiskal 2027 mengusung tagline tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Formula strategi tersebut ditopang oleh pilar kebijakan fiskal yang disiplin, penuh kehati-hatian, serta berkelanjutan, yang dipadukan bersama kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar serta likuiditas sektor riil, disertai sokongan investasi strategis pada program prioritas seperti ketahanan pangan, sektor energi, hilirisasi, serta industrialisasi.
Ia menegaskan bahwa fundasi struktur ekonomi Indonesia tetap berada dalam koridor yang amat tangguh di tengah hempasan gejolak global. Kinerja perekonomian nasional pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan, sementara tingkat inflasi per Juni 2026 terkendali di angka 3,34 persen.
Posisi cadangan devisa nasional pada penutupan Juni 2026 menyentuh level 145,6 miliar dolar AS atau setara kisaran Rp2.360 triliun, yang memadai untuk membiayai kebutuhan 5,5 bulan impor negara.
Indikator likuiditas perekonomian juga terpantau kokoh menyokong aktivitas bisnis. Peredaran uang primer (M0) pada pekan kedua Juli 2026 mencatatkan pertumbuhan 16,2 persen secara tahunan, sedangkan penyaluran kredit perbankan per Juni 2026 melesat tumbuh 12,7 persen.
Akumulasi aliran modal asing yang masuk (capital inflow) hingga tanggal 27 Juli 2026 telah menembus angka Rp115 triliun yang mayoritas ditopang oleh instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)