JAKARTA - Rencana pihak pemerintah yang akan segera memulai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) untuk tahap perdana dalam waktu dekat ini mendatangkan respons positif berupa apresiasi dari lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR).
Walau demikian, institusi pengkaji tersebut memberikan catatan pengingat yang tegas agar program elektrifikasi listrik desa tidak boleh diabaikan dan wajib menjadi bagian mutlak yang terintegrasi di dalam eksekusi proyek skala masif tersebut.
Rencana besar pembangunan megaperoyek PLTS 100 GW ini sebelumnya telah diumumkan secara terbuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Berdasarkan pandangan IESR, pelaksanaan proyek ambisius ini hendaknya diletakkan ke dalam koridor kerangka kerja transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh, merata, serta berkeadilan sosial.
"IESR mengapresiasi langkah maju rencana pembangunan PLTS 100 GW. Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan," ujar Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa.
Fabby mengemukakan bahwasanya program pembangunan listrik desa (lisdes) sudah sepatutnya diposisikan sebagai komponen integral yang tak terpisahkan di dalam rangkaian pelaksanaan proyek energi surya tersebut.
Menurut penilainya, penyediaan akses listrik di perdesaan tidak lagi relevan apabila sekadar dipandang sebagai instrumen pemenuhan indikator angka statistik semata dalam hal rasio elektrifikasi nasional.
Fabby menilai bahwa penyediaan pasokan listrik perdesaan harus diarahkan secara strategis untuk menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan energi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Di samping itu, program tersebut juga wajib mampu memantik pemanfaatan energi secara produktif guna mendongkrak penggerak roda perekonomian warga desa.
"Listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan indikator statistik rasio elektrifikasi, melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Fabby.
"Program tersebut juga harus memicu pemanfaatan energi yang produktif (productive use of energy) demi menggerakkan ekonomi masyarakat," lanjutnya.
Pihak IESR menyatakan bahwa pendekatan kerangka strategis tersebut sebenarnya telah dirumuskan secara matang melalui konsep bertajuk Solar Archipelago, yang berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) operasional bagi Program PLTS 100 GW.
Melalui skema pendekatan itu, elektrifikasi di kawasan pulau-pulau terpencil serta wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi energi surya berbasis komunitas secara masif demi mengejar target capaian sebelum tahun 2030.
Berdasarkan analisis IESR, integrasi program listrik desa ke dalam payung besar Program PLTS 100 GW yang bertumpu pada potensi sumber daya energi lokal ini tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target besaran kapasitas daya pembangkit listrik surya saja.
Lewat mekanisme rancangan tersebut, pihak pemerintah juga diharapkan mampu memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan, mempercepat proses demokratisasi energi secara merata, serta mewujudkan transisi energi berkeadilan yang mampu menyentuh hingga ke wilayah-wilayah pelosok nusantara.