JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai merancang kerangka regulasi dan pengawasan terhadap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Adapun langkah tersebut dieksekusi lewat pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS di lingkungan internal OJK.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengutarakan bahwa pembentukan Satgas BMKS bertindak sebagai tindak lanjut atas mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya,” ujar Friderica dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (4/8/2026).
Ia merinci, lewat keberadaan satgas tersebut, pihak OJK bakal mematangkan persiapan dari sudut pandang regulasi, mekanisme pengawasan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan sebelum implementasi kewenangan pengawasan BMKS berjalan.
Pembentukan satgas ini menjadi bagian penting dari perluasan mandat OJK dalam memperkokoh ekosistem sektor keuangan beserta komoditas strategis.
Kehadiran badan pengawasan yang terintegrasi dianjurkan mampu menopang tata kelola, transparansi, serta tata kelola manajemen risiko dalam aktivitas transaksi perdagangan komoditas strategis.
Di samping mendirikan Satgas BMKS, OJK turut memperkuat kolaborasi bersama lembaga publik lainnya. OJK berdampingan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah meresmikan penandatanganan nota kesepahaman demi mendorong harmonisasi regulasi, pertukaran serta optimalisasi data informasi, sampai penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Berdasarkan penilaian OJK, sinergi tersebut tergolong krusial guna menggembleng koordinasi lintas otoritas seiring kian berkembangnya dinamika aktivitas ekonomi berbasis komoditas strategis.