JAKARTA - Pemerintah mengintensifkan kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) demi memelihara stabilitas ekonomi nasional sekaligus merawat ritme pertumbuhan di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari melalui keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu, mengemukakan keterpaduan arah kebijakan fiskal dan moneter teramat esensial agar pemerintah dapat merespons dinamika ekonomi global secara lebih presisi.
"Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat," katanya.
Menurut Qodari, kondisi perekonomian internasional masih dibayangi eskalasi geopolitik, pembatasan perdagangan, serta ketidakpastian arah kebijakan ekonomi yang diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi global 2026 di kisaran tiga persen.
Kendati begitu, pemerintah tetap memelihara optimisme lantaran perekonomian tanah air disokong landasan yang kokoh beserta konsolidasi kebijakan yang terus dipadukan bersama Bank Indonesia.
Qodari menyampaikan bahwa Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur Juli 2026 menetapkan BI Rate bertahan di level 5,75 persen sebagai bagian dari strategi bauran kebijakan guna mengawal stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tingkat inflasi.
Di samping memelihara ketahanan makroekonomi, pemerintah bersama BI turut menggenjot penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas jangkauan pembiayaan, hingga mengakselerasi digitalisasi lewat ekspansi transaksi ekonomi dan keuangan digital.
Qodari menekankan pemerintah meyakini sinergi berkesinambungan antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku bisnis, dan masyarakat bakal sanggup menjamin stabilitas ekonomi sekaligus mengawal pertumbuhan menuju visi Indonesia Emas 2045.