JAKARTA - Tekanan yang terus membayangi industri tekstil nasional membuat pemerintah mengambil sikap lebih proaktif. Selain menggulirkan wacana pembentukan BUMN tekstil baru, opsi pemberian insentif juga mulai dikaji sebagai langkah penyelamatan sektor padat karya tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi industri tekstil saat ini. Berbagai skema dukungan masih terbuka untuk memastikan sektor strategis ini tetap bertahan.
Pemerintah disebut akan mempertimbangkan pemberian insentif industri tekstil jika memang dibutuhkan. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menjaga stabilitas industri.
"Ya nanti kita coba lihat, bilamana memang diperlukan (insentif industri tekstil)," kata Prasetyo, Senin, 19 Januari 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah masih membuka ruang evaluasi kebijakan.
Prasetyo menekankan bahwa industri tekstil dan turunannya memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional. Sektor ini dikenal sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Karena kan bagaimanapun garmen, tekstil, industri-industri sepatu, kan industri padat karya yang harus membutuhkan perhatian lebih juga dari pemerintah," kata Prasetyo menegaskan. Pernyataan tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada aspek ketenagakerjaan.
Insentif dan Perhatian Khusus untuk Industri Padat Karya
Pemerintah memandang industri tekstil tidak hanya sebagai sektor ekonomi semata. Industri ini juga memiliki dampak sosial yang luas melalui penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, opsi insentif dinilai relevan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pemerintah ingin memastikan roda produksi tetap berputar di tengah tekanan global.
Insentif dapat menjadi alat untuk meringankan beban pelaku usaha. Terutama dalam kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil.
Prasetyo menyebut bahwa kebijakan insentif masih akan dikaji lebih lanjut. Keputusan akhir akan mempertimbangkan kondisi industri dan kemampuan fiskal negara.
Langkah ini melengkapi wacana pembentukan BUMN tekstil baru yang sebelumnya telah disampaikan. Pemerintah berupaya menyiapkan berbagai opsi penyelamatan.
Pendekatan yang digunakan bersifat paralel antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Insentif dipandang sebagai solusi cepat, sementara BUMN tekstil menjadi solusi struktural.
Prasetyo menyadari bahwa sektor garmen, tekstil, dan sepatu berada di garis depan dampak kebijakan global. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah menjadi sangat krusial.
Pemerintah juga mempertimbangkan efek berantai jika industri ini terganggu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga pekerja dan daerah sekitar.
Perkembangan Pembentukan BUMN Tekstil Baru
Selain insentif, pemerintah juga terus mematangkan rencana pembentukan BUMN tekstil. Wacana ini muncul sebagai respons atas kondisi industri yang mengalami tekanan serius.
Prasetyo mengungkapkan bahwa proses pembentukan BUMN tekstil masih berjalan. Pemerintah berharap proses ini dapat segera rampung.
BUMN tersebut nantinya akan difokuskan untuk menangani masalah di sektor garmen dan tekstil. Perhatian khusus diberikan pasca kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
Kasus Sritex menjadi salah satu pemicu utama munculnya wacana ini. Pemerintah menilai perlu ada langkah strategis untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Prasetyo menegaskan bahwa Sritex merupakan industri tekstil yang harus diselamatkan. Perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam ekosistem industri nasional.
"Sehingga Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," ujar Prasetyo. Ia menekankan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi perusahaan.
Menurut Prasetyo, Sritex mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak sosial jika perusahaan berhenti beroperasi.
"Karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan," kata Prasetyo. Aktivitas tersebut mencakup produksi pakaian dan seragam.
Produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perusahaan ini juga berkontribusi terhadap ekspor ke berbagai negara.
Pemerintah menilai keberlangsungan Sritex penting bagi stabilitas industri tekstil. Oleh karena itu, penyelamatan dilakukan dalam konteks menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan.
Roadmap Pemerintah dan Pendanaan BUMN Tekstil
Wacana pembentukan BUMN tekstil sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menyiapkan pendanaan besar untuk merealisasikan rencana tersebut.
Airlangga mengungkapkan dana yang disiapkan mencapai Rp101 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembentukan BUMN tekstil baru.
"Kita pernah mempunyai BUMN tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali," ujar Airlangga saat dikonfirmasi, Rabu, 14 Januari 2026. Pernyataan ini menandai kembalinya peran negara di sektor tekstil.
Airlangga menyebut pendanaan sekitar US$6 miliar akan disiapkan oleh Danantara. Lembaga ini akan menjalankan peran strategis dalam pembiayaan BUMN tersebut.
Menurut Airlangga, langkah ini berawal dari perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak tarif global.
Pemerintah tengah menyusun roadmap penyelamatan industri tekstil Indonesia. Roadmap ini mencakup strategi jangka panjang penguatan sektor industri.
Airlangga menjelaskan bahwa sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, garmen, dan elektronik berada di garis terdepan dampak tarif. Oleh sebab itu, strategi khusus perlu disiapkan.
"Bapak Presiden minta posisi kita seperti apa, termasuk untuk mencarikan pasar-pasar yang baru," ujarnya. Pemerintah juga mempertimbangkan pembukaan pasar ekspor baru.
Salah satu peluang yang disebut adalah kerja sama melalui EU-CEPA. Namun, kerja sama tersebut diperkirakan baru efektif pada 2027.
"Roadmap dibuat agar bagaimana meningkatkan ekspor kita dalam 10 tahun," kata Airlangga. Selain itu, pendalaman rantai nilai industri tekstil juga menjadi fokus utama.
Airlangga menegaskan bahwa BUMN tekstil yang akan dibentuk merupakan entitas baru. BUMN ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak industri tekstil nasional.
Dengan kombinasi insentif, pembentukan BUMN, dan roadmap jangka panjang, pemerintah berharap industri tekstil dapat kembali bangkit. Langkah ini diharapkan menjaga lapangan kerja dan daya saing industri nasional.
