JAKARTA - Proses pencairan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 kini lebih sederhana dan praktis. Peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak lagi diwajibkan melampirkan paklaring dari perusahaan sebelumnya.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pekerja yang kesulitan mendapatkan surat keterangan kerja, terutama bila perusahaan lama sudah tutup atau sulit dihubungi. Dengan penghapusan persyaratan tersebut, klaim JHT dapat diproses lebih cepat dan efisien.
Apa Itu Jaminan Hari Tua (JHT)?
Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai bagi peserta saat pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program ini juga memungkinkan pencairan dana dalam kondisi tertentu bagi peserta aktif maupun nonaktif pada 2026.
Aturan baru memberikan fleksibilitas lebih luas sehingga pekerja dapat mengakses haknya tanpa hambatan. Pencairan JHT kini bisa dilakukan dengan prosedur lebih mudah dan dokumen yang lebih sedikit.
Kondisi yang Memungkinkan Pencairan JHT
Peserta dapat mencairkan JHT setelah mengundurkan diri, dengan saldo dapat dicairkan satu bulan setelah berhenti bekerja. Status kepesertaan harus sudah nonaktif untuk memulai proses klaim.
Bagi peserta yang terkena PHK, pencairan JHT dapat dilakukan segera tanpa menunggu satu bulan. Hal ini membuat proses lebih cepat dibanding klaim karena resign.
Pekerja yang memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun, juga bisa mencairkan JHT secara sekaligus atau bertahap. Selain itu, ahli waris dapat mencairkan saldo JHT apabila peserta meninggal dunia, dengan melampirkan akta kematian.
Peserta yang mengalami cacat total tetap juga dapat mencairkan JHT sekaligus dengan surat keterangan medis. Kebijakan ini memastikan hak pekerja tetap terlindungi dalam berbagai kondisi.
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pencairan JHT Tanpa Paklaring
Penghapusan paklaring menyederhanakan persyaratan klaim JHT. Peserta hanya perlu menyiapkan dokumen identitas dasar yang umumnya sudah dimiliki.
Dokumen wajib meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), buku tabungan atas nama peserta, dan foto diri terbaru. Pastikan semua data, seperti nama, NIK, dan tanggal lahir, sesuai dengan yang tercatat di BPJS.
Jika terdapat perbedaan data, peserta disarankan melakukan pembaruan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Foto dokumen harus jelas, tidak buram, dan tidak terpotong agar proses verifikasi berjalan lancar.
Cara Mencairkan JHT dengan Saldo di Bawah Rp 10 Juta
Peserta dengan saldo JHT kurang dari Rp 10 juta dapat mencairkan dana sepenuhnya secara daring melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Metode ini lebih praktis, cepat, dan tidak memerlukan kunjungan ke kantor cabang.
Langkah pertama adalah mengunduh dan memasang aplikasi JMO di ponsel. Selanjutnya, peserta login atau mendaftar akun, mengisi data diri, memilih menu Jaminan Hari Tua, dan melakukan verifikasi persyaratan.
Setelah itu, peserta menekan tombol lanjut, menentukan alasan klaim, memeriksa kembali data diri, melihat jumlah saldo, dan melakukan pelacakan status klaim. Dengan cara ini, proses klaim dapat dipantau secara real time hingga dana masuk ke rekening peserta.
Cara Mencairkan JHT dengan Saldo di Atas Rp 10 Juta
Peserta dengan saldo JHT lebih dari Rp 10 juta tidak dapat mencairkan melalui aplikasi JMO. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua alternatif: layanan daring Lapak Asik atau datang langsung ke kantor cabang.
Layanan Lapak Asik memungkinkan peserta mengajukan klaim tanpa kontak fisik. Peserta mengakses situs resmi, mengisi data awal berupa NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan, kemudian melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen persyaratan.
Setelah konfirmasi data, peserta menerima jadwal wawancara virtual melalui email. Proses ini diikuti dengan wawancara online hingga pencairan dana ke rekening peserta selesai.
Alternatif lain adalah datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Peserta menyiapkan dokumen fisik, mengisi formulir pengajuan klaim, mengambil nomor antrean, dan menjalani proses wawancara serta verifikasi.
Dana JHT kemudian dicairkan ke rekening peserta setelah seluruh prosedur selesai. Metode ini tetap praktis bagi peserta yang ingin layanan tatap muka atau mengalami kendala teknis pada sistem daring.
Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 2026 kini lebih mudah dengan dihapuskannya syarat paklaring. Peserta cukup menyiapkan dokumen identitas dasar dan memastikan data kepesertaan valid.
Saldo di bawah Rp 10 juta bisa dicairkan melalui aplikasi JMO, sedangkan saldo di atas Rp 10 juta dapat menggunakan Lapak Asik atau kantor cabang. Proses yang lebih cepat ini membantu pekerja, terutama yang baru resign atau terkena PHK, memperoleh haknya tanpa hambatan.
Kunci keberhasilan klaim adalah memastikan semua dokumen lengkap dan data kepesertaan sudah diperbarui. Dengan prosedur baru, pencairan JHT menjadi efisien, praktis, dan tetap aman bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan kemudahan ini, peserta dapat memanfaatkan hak JHT untuk kebutuhan finansial tanpa repot. Program ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Pencairan yang cepat dan mudah juga mengurangi stres bagi peserta yang baru kehilangan pekerjaan. Dengan sistem daring dan offline yang lengkap, proses klaim menjadi lebih transparan dan dapat dipantau secara real time.
Peserta diimbau selalu memastikan data kepesertaan dan dokumen identitas terbaru. Hal ini akan memperlancar proses pencairan dan memastikan dana JHT dapat diterima tepat waktu.
Kebijakan terbaru ini menjadi solusi praktis bagi pekerja untuk mengakses haknya. Dengan cara yang lebih sederhana, klaim JHT 2026 memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta.
