JAKARTA - Menjelang Ramadan dan Lebaran 2026, geliat industri konveksi nasional kembali menunjukkan tren positif. Permintaan pasar terhadap produk pakaian mengalami peningkatan signifikan di berbagai daerah.
Momentum musiman ini menjadi harapan besar bagi para pelaku usaha konveksi, khususnya industri kecil dan menengah. Namun di balik peluang tersebut, persoalan klasik kembali muncul dan belum sepenuhnya teratasi.
Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya mencatat bahwa krisis sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan jumlah penjahit terampil menjadi hambatan dalam memenuhi lonjakan permintaan pasar.
Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menyampaikan bahwa pengusaha konveksi menghadapi kesulitan serius dalam mencari tenaga penjahit berkualitas. Kondisi ini dirasakan terutama oleh pelaku usaha di skala IKM.
Menurutnya, standar kualitas produk yang semakin tinggi menuntut keterampilan penjahit yang mumpuni. Sayangnya, ketersediaan tenaga kerja dengan kemampuan tersebut semakin terbatas.
Tantangan Regenerasi Dan Minimnya Minat Tenaga Kerja
Nandi menjelaskan bahwa krisis penjahit disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia menjahit.
Profesi penjahit dinilai kurang menarik dibandingkan sektor lain. Persepsi ini berdampak langsung pada regenerasi tenaga kerja di industri konveksi.
Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendidikan menjahit turut memperparah kondisi. Banyak calon tenaga kerja belum memiliki akses pada pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke bidang menjahit, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai, serta kurangnya insentif yang menarik bagi penjahit," katanya dalam keterangan yang diterima pada Jumat, 30 Januari 2026.
Nandi menilai bahwa tanpa intervensi serius, kondisi ini akan terus berulang setiap musim puncak permintaan. Padahal, peluang pasar dalam negeri sangat besar dan terus berkembang.
Pelaku usaha konveksi sebenarnya siap meningkatkan produksi. Namun keterbatasan tenaga kerja terampil membuat potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
Dorongan Dukungan Pemerintah Untuk Permodalan Dan Pelatihan
Melihat kondisi tersebut, IPKB meminta dukungan pemerintah untuk membantu pelaku usaha konveksi. Dukungan ini diharapkan mencakup aspek permodalan dan peningkatan kualitas SDM penjahit.
Menurut Nandi, akses permodalan yang lebih mudah sangat dibutuhkan oleh pelaku IKM konveksi. Modal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki manajemen usaha.
Sebab, permintaan pasar yang meningkat harus diimbangi dengan kemampuan produksi yang memadai. Tanpa dukungan modal, banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi pesanan dalam jumlah besar.
"Selain itu, kami juga memerlukan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi penjahit, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka," terangnya.
Pelatihan yang terstruktur dinilai mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan keterampilan yang lebih baik, standar kualitas produk juga dapat terjaga.
Nandi menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada daya saing industri konveksi nasional. Hal ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan pekerja.
Perlindungan Pasar Dan Insentif Bagi Penjahit Lokal
Selain persoalan SDM, IPKB juga menyoroti maraknya barang impor ilegal. Produk impor ilegal dinilai merusak pasar domestik dan merugikan pelaku usaha lokal.
Menurut Nandi, persaingan menjadi tidak sehat ketika produk ilegal masuk tanpa pengawasan ketat. Harga produk lokal menjadi tertekan dan sulit bersaing.
"Kami meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang impor ilegal, sehingga kami dapat bersaing secara adil dengan produk-produk impor," ujar Nandi.
Ia menilai perlindungan pasar domestik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan IKM konveksi. Tanpa perlindungan, industri lokal akan terus tertekan.
IPKB juga mengusulkan pemberian insentif yang lebih menarik bagi penjahit. Insentif tersebut diharapkan mampu menarik minat tenaga kerja baru.
Beberapa bentuk insentif yang diusulkan antara lain subsidi upah, asuransi kesehatan, dan program pensiun. Skema ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik profesi penjahit.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membantu promosi produk IKM konveksi. Promosi di pasar domestik dan internasional menjadi langkah strategis memperluas pasar.
Dengan promosi yang lebih luas, permintaan terhadap produk lokal diharapkan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh rantai industri.
Nandi menegaskan bahwa permintaan pasar yang baik seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kenaikan permintaan berpotensi mendorong peningkatan upah.
"Dengan adanya permintaan pasar yang baik, kami dapat meningkatkan pengupahan terhadap karyawan dan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Namun demikian, ia kembali menekankan bahwa dukungan pemerintah tetap menjadi kunci. Tanpa intervensi kebijakan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha akan sulit diatasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat daya saing industri konveksi nasional.
IPKB berharap kebijakan yang berpihak pada industri lokal dapat segera direalisasikan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan lapangan kerja.
Dengan dukungan yang tepat, industri konveksi nasional diyakini mampu berkembang lebih kuat. Momentum Ramadan dan Lebaran 2026 diharapkan menjadi titik kebangkitan sektor ini.
