Jakarta - Kementerian Kehutanan mengajukan tambahan dana sebesar Rp6,23 triliun untuk tahun anggaran 2027 yang akan difokuskan pada manajemen hutan berkelanjutan, peningkatan taraf hidup warga, hingga langkah antisipasi siklus El Nino empat tahunan.
Saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan bahwa pengajuan dana ekstra tersebut dirancang guna memenuhi keperluan pembangunan sektor kehutanan dengan tetap mempertimbangkan saran dari pihak parlemen.
"Usulan tambahan anggaran tersebut akan memprioritaskan pada beberapa hal utama, salah satunya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang digunakan untuk peremajaan sarana prasarana, patroli bersama Masyarakat Peduli Api, dan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi prediksi siklus El Nino empat tahunan pada 2027," kata dia.
Rohmat memaparkan, fokus besar berikutnya diarahkan bagi penguatan institusi di tingkat daerah yang meliputi operasional 35 satuan kerja pusat pengembangan ekosistem hutan serta pendanaan untuk seleksi dan upah bagi 21.000 anggota baru Polisi Kehutanan (Polhut).
Mengenai perekrutan puluhan ribu kuota Polhut ini, pihak Kemenhut menegaskan bahwa langkah tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir dalam diskusi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Sementara itu, demi menyokong agenda penanggulangan kemiskinan, kementerian bertekad memperbesar porsi anggaran belanja yang berorientasi pada warga lewat pembagian stimulan sarana ekonomi produktif di area sekitar hutan.
Lalu, peningkatan manajemen wilayah bakal dimaksimalkan melalui kepemilikan perangkat pemantau udara canggih serta pesawat ringan demi memperketat pengawasan kegiatan dan monitoring tutupan lahan secara rutin.
Kemenhut pun mengusulkan dana ekstra bagi manajemen Taman Nasional Way Kambas dan Tesson Nilo, pembenahan fasilitas wisata alam, hingga akselerasi pengukuhan hutan adat yang ditargetkan mampu menyentuh 1,4 juta hektare sampai tahun 2029.
