KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas

KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas
Halte Setiabudi Integritas Diresmikan, Perkuat Budaya Anti-Korupsi [FOTO : NET].

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan PT Transjakarta secara resmi memperkenalkan Halte Setiabudi Integritas pada hari Minggu.

Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi KPK, Pemprov Jakarta, serta PT Transjakarta guna menyebarluaskan nilai-nilai integritas di tengah masyarakat. 

Peresmian halte tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta, bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said.

Agenda ini dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, tokoh senior Sutiyoso, serta jajaran pejabat terkait.

Menurut Setyo Budiyanto, penamaan halte ini bukan sekadar seremonial atau tempat transit biasa.

"Tetapi setidaknya harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya," ujar Setyo.

Setyo menjelaskan, gagasan tersebut tercetus dari pengalamannya sendiri saat menggunakan moda transportasi publik. Ia kemudian mengoordinasikan ide tersebut kepada Gubernur Pramono Anung, yang meresponsnya dengan positif.

"Kami enggak bisa bilang apalah arti sebuah nama, tapi nama mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya yakin semua setuju," tegas Setyo.

Gubernur Pramono Anung menambahkan, pembangunan halte tersebut didanai melalui pendapatan iklan, bukan dari APBD. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan Jakarta bisa dilakukan secara mandiri.

"Mudah-mudahan penamaan ini menambah semangat karena hari ini Jakarta ada tiga momentum utama," kata Pramono.

Tiga agenda tersebut meliputi peresmian Jalan HR Rasuna Said, aksi pilah sampah di Monas, serta pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas yang ditargetkan rampung tahun depan.

"Kami laporkan ke Ketua KPK dan mohon diawasi, karena sepenuhnya untuk 'pedestrian deck' (dek pejalan kaki) ini tidak menggunakan APBN. Jadi, saat ini Jakarta menggunakan skema pembiayaan (financing) yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pembangunan Jakarta," jelas Pramono.

Peresmian tersebut juga dihadiri komedian Cak Lontong yang menyambut baik inisiatif ini sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas di kawasan dekat Gedung KPK.

"Penamaan itu punya harapan. Jadi, kami beri nama integritas, harapannya kami selalu mengingatkan siapa pun untuk menjaga integritas. Apalagi kawasan ini persis berada di depan Gedung KPK. Jadi, integritas adalah yang utama, dan bukan berarti hanya berhenti pada formalitas penamaan, tetapi bagaimana komitmen kami," tutur Cak Lontong.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index