JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendata adanya penyusutan pada aktivitas penerbitan surat utang korporasi sepanjang rentang waktu Januari hingga Juni 2026 bila disandingkan dengan periode serupa pada tahun 2025.
Direktur Pemeringkat Pefindo Hendro Utomo memaparkan bahwa terdapat koreksi penurunan emisi surat utang sebesar 3,91% secara year-on-year (YoY) di sepanjang paruh pertama tahun ini menjadi Rp87,35 triliun, dari torehan kuartal yang sama di tahun sebelumnya yang menyentuh angka Rp90,90 triliun.
Realitas ini berbanding lurus dengan rasio emisi surat utang terhadap angka jatuh tempo di tahun ini yang terdata berada di posisi 158,2%, atau melesat melampaui posisi 140,3% pada semester pertama 2025.
”Di tahun 2026, penerbitan yang tinggi itu tercatat di bulan Februari dan Maret 2026 dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ini mungkin lebih mengacu kepada kondisi pasar. Mungkin pada bulan-bulan tersebut memang ada momentum yang baik bagi emiten untuk menerbitkan surat utang,” kata Hendro dalam paparannya, Rabu (8/7/2026).
Hendro memberikan penjelasan bahwa lonjakan volume emisi surat utang korporasi pada umumnya baru jamak bergulir pada periode Juni di setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada Juni 2025, total nilai penerbitan mampu menembus Rp30,95 triliun.
Namun demikian, situasi yang berkembang saat ini menunjukkan perbedaan. Puncak kemeriahan emisi surat utang korporasi pada tahun 2026 justru bergeser ke bulan Februari serta Maret dengan rincian perolehan berturut-turut menyentuh Rp29,10 triliun dan Rp23,90 triliun. Sementara itu, aktivitas emisi pada Juni tahun ini hanya bertengger di angka Rp9,25 triliun.
”Dan mungkin juga dari sisi kebutuhan dari emiten untuk fundraising itu mungkin lebih aktif di bulan-bulan tersebut ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Memang trennya sebenarnya lebih banyak itu biasanya di bulan Juni karena biasanya emiten itu menggunakan basis laporan audit Desember 2026,” tegasnya.
Hendro juga merinci bahwa aktivitas emisi surat utang selama paruh awal 2026 sejauh ini masih dipimpin oleh kelompok non-institusi keuangan dengan porsi dominasi sebesar 52,9%, dan menyisakan porsi 47,1% yang digarap oleh institusi keuangan.
Secara lebih spesifik, sebanyak 23,8% emisi dijalankan oleh perusahaan pembiayaan, 14,7% disumbang sektor industri pulp dan kertas, entitas perusahaan induk mengambil porsi 13,6%, lini perbankan mengantongi porsi 13,4%, serta sektor pertambangan mencatatkan porsi 13,3%.
Di samping itu, lembaga BUMN tercatat hanya meluncurkan surat utang senilai Rp16,2 triliun pada paruh pertama 2026, sedangkan badan usaha swasta mendominasi dengan capaian Rp62,9 triliun.
”Dan jika dihitung dari sisi jenis surat utangnya, terlihat untuk baik BUMN maupun non-BUMN itu didominasi oleh jenis surat utang obligasi. Kemudian ada sukuk juga cukup besar di Rp4 triliun untuk BUMN dan Rp16,2 triliun untuk non-BUMN,” katanya.
Pada kurun waktu Januari hingga Juni 2026, Pefindo turut merekam indikator emisi surat utang dengan orientasi keperluan investasi meroket secara signifikan menyentuh level Rp19,48 triliun, jika dibandingkan dengan porsi Rp3,14 triliun pada kuartal yang sama tahun 2025.
Di lain sisi, pemenuhan bagi pos modal kerja terpantau menyusut menjadi Rp44,77 triliun dari semula Rp56,26 triliun pada tahun lalu. Kondisi penurunan serupa juga terjadi pada pos pemenuhan dana pembiayaan kembali (refinancing) yang melorot menuju posisi Rp23,10 triliun.
