JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memperkuat visi misi Indonesia Emas pada tahun 2045 di wilayah Papua Pegunungan demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang maju dan berkembang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk melalui keterangan tertulis di Wamena, Senin, menyatakan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tersebut harus dijabarkan dengan baik oleh seluruh pemerintah daerah di tanah air, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.
“Visi Indonesia emas oleh bapak presiden dan wakil presiden harus dapat diterjemahkan dengan baik melalui program yang saling sinergi mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini terwujud,” katanya.
Menurutnya, perwujudan visi Indonesia Emas membutuhkan sinergi program serta kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah secara timbal balik.
“Program yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat itu harus sinkron dengan program di di daerah, begitu pula program daerah harus seirama dengan program pusat supaya visi besar Indonesia emas pada tahun 2045 dapat terwujud,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagai negara kesatuan, program serta kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka wajib selaras dengan kebijakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
“Sinkronisasi harus kami jaga, karena bangsa ini memiliki satu presiden dan apa yang menjadi visi misi orang nomor satu di Indonesia harus juga menjadi visi misi gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia karena kami menganut sistem negara kesatuan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memiliki urgensi tinggi dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
“Dalam forum musrenbang, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 hingga nanti sampai ke tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ujarnya.
