JAKARTA - Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempercepat penyelesaian aturan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelengkap infrastruktur pemerintah.
Zulhas menerangkan bahwa inisiatif rancangan perpres tersebut digarap bersama Menteri Koperasi dan Menteri Desa. Adapun tim penyusunan operasional KDKMP dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono.
“Dikasih target satu bulan ini selesai, sehingga yang lain-lainnya bisa kami kerjakan dengan baik,” kata Zulhas dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Senin (20/07/2026).
Ia menjelaskan bahwa Kopdes merupakan infrastruktur pemerintah yang berfungsi menyalurkan bantuan sosial serta barang bersubsidi, termasuk saat berlangsungnya operasi pasar di tingkat desa dan kelurahan.
Bantuan pangan nantinya akan disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung ke Kopdes agar lebih tepat sasaran. Selain bantuan pangan, KDKMP juga akan mendistribusikan minyak goreng, pupuk subsidi, hingga gas.
Selain sebagai penyalur, KDKMP berperan sebagai off-taker untuk menyerap hasil panen petani dan nelayan guna mencegah kerugian saat harga pasar anjlok, sekaligus memastikan penyaluran subsidi dilakukan melalui satu pintu.
“Oleh karena itu, kami akan merampungkan aturan untuk melengkapi itu, dalam Perpres. Operasionalisasinya bagaimana bantuan-bantuan itu atau barang-barang subsidi itu bisa disatupintukan oleh Kopdes, akan disusun Perpres, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” kata Zulhas.
Ia menekankan bahwa Kopdes berfungsi sebagai infrastruktur untuk menjamin kebutuhan pokok diterima masyarakat secara tepat sasaran dan berkualitas.
“Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Nanti kalau dia lebih lengkap lagi itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai off-taker,” kata Zulhas.
Hingga periode Agustus-September 2026, sebanyak 35.872 KDKMP ditargetkan selesai dan siap beroperasi, serta akan terus dikembangkan termasuk dalam hal penempatan tenaga kerja secara bertahap.
