JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempatkan pemantapan ketahanan pangan serta peninjauan tata kelola energi nasional sebagai topik utama dalam gelaran Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 pada 24-26 Juli 2026.

Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa sektor ekonomi dan tata kelola sumber daya alam memperoleh porsi besar untuk dibedah oleh jajaran ulama bersama pemangku kebijakan.

"Kondisi pangan dan kedaulatan ekonomi kami akan dikritisi oleh para kiai, tokoh, dan akademisi, guna memastikan kebijakan pembangunan berorientasi pada kemakmuran rakyat," kata dia.

K.H. Marsudi Syuhud memaparkan forum ini bakal mengkaji secara tajam kondisi nyata ketahanan pangan nasional, termasuk tingginya ketergantungan terhadap impor bahan pangan di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Di samping urusan pangan, ia menambahkan, kongres turut menjadwalkan sesi khusus guna mengulas tata kelola energi dan sumber daya mineral, terutama efek lingkungan yang dipicu oleh kegiatan eksplorasi tambang.

K.H. Marsudi Syuhud menegaskan tiap agenda pembangunan wajib mempertimbangkan keseimbangan antara sisi kemanfaatan (maslahat) dan risiko kerusakan (mudharat) lingkungan bagi publik, termasuk pada sektor aktivitas ekstraktif.

Pelaksanaan KUII ke-8 ini juga bakal mengulas topik pertambangan untuk ormas keagamaan yang dijadwalkan menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Setiap pembangunan di satu titik pasti ada dampak di titik lain. Pertimbangannya adalah apakah nilai manfaatnya lebih besar daripada dampaknya, itu yang nanti dikaji secara mendalam," katanya.

K.H. Marsudi Syuhud mengungkapkan selain ranah pangan dan energi, sidang pleno KUII bakal menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama para pelaku usaha untuk membedah peta jalan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus penguatan daya saing nasional.