JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengutarakan dua fokus utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menopang kelanjutan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yakni memperkokoh mekanisme verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.
"Jadi, kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi. Itu yang pertama, jadi verifikasi, validasi ini sangat penting," kata Bima dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Hal itu diutarakannya saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP mengenai Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pada rapat tersebut, Bima menerangkan Kemendagri bakal menjamin mekanisme verifikasi dan validasi terhadap fisik hasil pembangunan Koperasi Merah Putih dijalankan secara berjenjang sekaligus bertahap.
Langkah ini ditujukan guna memastikan keselarasan antara perencanaan, wujud fisik di lapangan, hingga kelengkapan berkas administrasi sehingga hasil pengerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
Hasil akhir dari verifikasi dan validasi ini kelak mendasari pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan Koperasi Merah Putih diserahterimakan selaras aturan yang ada.
Lebih lanjut, Bima memaparkan sekretaris daerah (sekda) memegang peran selaku koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah.
Usai tahapan tersebut rampung, hasilnya bakal dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan menuju gubernur dan Mendagri sebagai bentuk pengendalian serta pengawasan jalannya program.
Tugas tersebut selaras dengan penuangan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Di samping memastikan mutu pelaksanaan program, Bima menandaskan Kemendagri turut menguatkan komunikasi publik sebagai tindak lanjut atas arahan Mendagri dalam rapat terbatas sebelumnya.
Menurut pandangannya, Koperasi Merah Putih yang telah lolos verifikasi dan memperlihatkan kinerja baik perlu diinventarisasi untuk dipublikasikan secara meluas. Hal tersebut terbilang krusial agar menjadi percontohan sekaligus memacu daerah lain mempercantik implementasi program.
"Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait (Program) KDKMP," ucap Bima.
Langkah ini pun diharapkan mampu mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya Program Koperasi Merah Putih selaku sarana infrastruktur pemerintah serta penampung (offtaker) komoditas desa.
