JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memaparkan pemerintah belum memutuskan guna memangkas alokasi anggaran pertahanan walau wacana tersebut sempat mengemuka.
Berdasarkan penjelasannya, langkah penyesuaian anggaran baru bakal dipertimbangkan jikalau kondisi fiskal mewajibkannya.
"Jangan kemungkinan ya. Kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan," ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Walau demikian, ia menegaskan temuan evaluasi pemerintah hingga kini mengindikasikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kokoh. Di samping itu, tingkat kesehatan fiskal negara juga dinilai tetap terkelola baik.
"Hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga," katanya.
Prasetyo mengutarakan pemerintah tetap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk senantiasa meninjau ulang alokasi penggunaan anggaran negara.
Tinjauan tersebut diprioritaskan pada pos-pos belanja yang dianggap kurang produktif ataupun tidak menghadirkan dampak optimal supaya sanggup diefisiensikan.
"Di satu sisi tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, terus-menerus anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif, kurang berdampak, untuk itu juga terus-menerus kita upayakan untuk diefisiensikan," ujarnya.
Meskipun demikian, Prasetyo tak memerinci secara khusus sektor mana saja yang bakal disasar untuk efisiensi, termasuk perihal apakah alokasi anggaran pertahanan bakal ikut terseret bilamana evaluasi berlanjut.
Sebelumnya, dinamika isu pemotongan anggaran pertahanan menjadi sorotan publik usai mengemukanya saran Presiden Prabowo Subianto supaya pihak pemerintah terus menggenjot efisiensi belanja negara di tengah usaha memelihara kesehatan fiskal.
Merujuk pada catatan pemerintah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga periode semester I/2026 terdata berada pada angka Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam kurun waktu yang sama, penerimaan negara menginjak angka Rp1.459,4 triliun, sedangkan serapan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun.
Pihak pemerintah menilai posisi tersebut masih tergolong dalam taraf aman sehingga ruang gerak fiskal tetap tersedia guna menyokong bermacam program prioritas nasional, sembari terus mengutamakan efisiensi pada pos belanja yang dinilai kurang produktif.
