JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyelenggarakan seleksi wawancara calon Penggerak HAM secara serentak di 20 provinsi sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas mendampingi penerapan program Desa Sadar HAM di pelbagai daerah.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Instrumen HAM Sofia Alatas sewaktu membuka tahapan seleksi secara virtual, Selasa (21/7/2026), mengutarakan bahwa alur seleksi ditujukan guna menjaring kandidat yang mempunyai wawasan terkait isu-isu HAM sekaligus sanggup berkontribusi dalam pemenuhan hak warga di tingkat desa.
"Saya harap para peserta seleksi Penggerak HAM dapat menunjukkan kemampuan dan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia secara maksimal, utamanya dalam memahami isu-isu HAM yang muncul di lingkungan ataupun desa masing-masing," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/07/2026).
Menurut Sofia, peserta yang dinyatakan lulus kelak ditempatkan di 200 Desa Sadar HAM di seluruh pelosok Indonesia demi menyokong penguatan pemenuhan hak-hak dasar warga, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta hak-hak prioritas lainnya.
Ia menerangkan bahwa Kementerian HAM merekrut Penggerak HAM yang berdomisili di daerahnya masing-masing supaya lebih mendalami situasi sosial masyarakat serta sanggup menjalin komunikasi yang efektif pada pelaksanaan program.
"Itulah mengapa Kementerian HAM memilih Penggerak HAM dari domisili yang sama, agar Bapak dan Ibu sekalian dapat berkomunikasi dengan baik bersama masyarakat tempat tinggal masing-masing demi memberikan manfaat bagi desa tersebut," ujar dia.
Tahapan seleksi wawancara diagendakan bergulir selama tiga hari, terhitung dari 21 sampai 23 Juli 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, Kementerian HAM bakal mengumumkan nama-nama peserta yang lolos pada 27 Juli 2026.
Peserta yang dinyatakan lulus berikutnya bakal menjalani proses penandatanganan kontrak, pelatihan, serta pengukuhan pada 28–31 Juli 2026 sebelum bertolak menjalankan tugas sebagai Penggerak HAM di area penempatan masing-masing.
