JAKARTA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyokong PT PAL Indonesia dalam memperkokoh serta merealisasikan pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya pada sektor maritim.
"Bagi KKIP, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional," kata Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto dalam keterangan di Surabaya, Rabu (22/07/2026).
Darwanto menegaskan bahwa gairah membangun kemandirian industri pertahanan perlu terus ditopang, salah satunya lewat pemantapan kapabilitas industri nasional, penguasaan inovasi teknologi, kegiatan riset, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bagi KKIP, kata dia, PT PAL memegang peranan strategis sebagai penggerak utama kemandirian industri pertahanan maritim nasional, sehingga diharapkan sanggup bertransformasi menjadi pusat pengembangan teknologi maritim pertahanan yang tak sekadar mengakomodasi kebutuhan domestik, melainkan juga mendongkrak daya saing Indonesia di pasar global.
Ia menyampaikan bahwasanya KKIP turut menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PT PAL Indonesia guna memantau progres pelbagai program prioritas sekaligus menyerap masukan dari lini industri sebagai pijakan penyusunan kebijakan yang makin adaptif terhadap kebutuhan penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Dalam peninjauan tersebut, KKIP memantau perkembangan sederet program strategis yang tengah digarap PT PAL, di antaranya pembuatan kapal selam, penguasaan teknologi Unmanned Surface Vehicle (USV), serta program unggulan nasional seperti Frigate Merah Putih (FMP) dan Kapal Selam Otonom (KSOT).
Sederet program tersebut dinilai mengantongi peran vital dalam memperkokoh penguasaan teknologi, mengerek kapabilitas industri galangan nasional, sekaligus memangkas ketergantungan Indonesia atas teknologi pertahanan dari luar negeri.
Hasil monitoring dan evaluasi ini, kata Darwanto, bakal menjadi masukan pada penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP untuk memantapkan ekosistem industri pertahanan nasional, mencakup dorongan percepatan alih teknologi, penguatan kapasitas industri, serta penajaman kolaborasi antara pemerintah, lini industri, lembaga riset, dan pihak pengguna.
"Sinergi ini diharapkan semakin memperkokoh langkah PT PAL dalam mewujudkan industri pertahanan maritim yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis penguasaan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya kedaulatan pertahanan Indonesia di masa depan," ujarnya.
Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa mengutarakan bahwa ketercapaian transformasi industri pertahanan tidak cuma ditentukan oleh kapabilitas internal korporasi semata, melainkan juga membutuhkan sokongan kebijakan serta cara pandang strategis dari para pemangku kepentingan.
Menurut Diana, PT PAL memerlukan masukan serta perspektif dari bermacam pihak, termasuk KKIP.
"Harapannya hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan sehingga mampu memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional," katanya.
