JAKARTA - Pemerintah mempercepat agenda pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung yang semula dijadwalkan September menjadi Agustus 2026. Bandar udara tersebut diproyeksikan kembali memfasilitasi penerbangan domestik maupun penerbangan internasional tingkat regional.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mematangkan kesiapan infrastruktur sebelum operasional resmi dimulai.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengutarakan, seluruh sarana dan prasarana Bandara Husein Sastranegara wajib dipastikan memenuhi standar keselamatan serta keamanan penerbangan.
"Kami ingin memastikan bahwa sebelum pengoperasian, rencananya Agustus. Kalau saya tidak salah maju dari bulan September ke Agustus itu bahwa Bandara Husein sudah betul-betul siap infrastruktunya dalam melayani penerbangan domestik maupun regional, internasional," ujar Dudy di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).
Menurut Dudy, percepatan jadwal tersebut turut dirembukkan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diarahkan untuk menjamin bandara sanggup kembali beroperasi selaras dengan kebutuhan publik.
"Tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa tadi kami sempat ngobrol sebentar dan cukup produktif, membahas masalah pengaktifan kembali Bandara Husein," kata Dudy.
Dudy menyampaikan, pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Barat telah sepakat membuka kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan domestik.
Pengelolaan operasional bandara ke depan bakal ditangani oleh PT Angkasa Pura. Pihak pemerintah juga telah menyiapkan izin untuk deretan rute penerbangan dari dan menuju Bandung.
"Kemudian izin yang sudah kami berikan itu, kalau saya tidak salah, sekitar 20 atau 24 rute domestik. Dan tadi sesuai dengan permintaan Pak Gubernur, kami akan memberikan izin untuk penerbangan internasional regional," ujar Dudy.
Di samping penerbangan domestik, Pemprov Jawa Barat turut mengusulkan agar Bandara Husein melayani rute internasional regional. Usulan tersebut bakal diajukan secara resmi lewat surat dari Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah pusat.
"Dan juga tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan segera mengirimkan surat untuk meminta Bandara Husein juga melayani penerbangan internasional yang bersifat regional," ucap Dudy.
Pemerintah belum memaparkan secara rinci rute domestik maupun internasional regional yang hendak dibuka saat bandara kembali beroperasi. Walau demikian, seluruh kelengkapan perizinan serta kesiapan infrastruktur bakal dituntaskan sebelum target reaktivasi pada Agustus 2026.
Kementerian Perhubungan bakal memastikan kesiapan fasilitas Bandara Husein Sastranegara sebelum kembali dipergunakan untuk penerbangan komersial.
Pemeriksaan tersebut mencakup sarana pendukung operasional yang berkesinambungan langsung dengan keselamatan serta keamanan pengguna jasa penerbangan.
Dudy menandaskan, percepatan jadwal tidak boleh memangkas standar keselamatan penerbangan. Pemerintah ingin menjamin bandara benar-benar siap saat mulai melayani penumpang.
Reaktivasi Bandara Husein juga bakal dibahas berdampingan dengan rencana pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
"Keterkaitan dengan Bandara Kertajati, Pak Gubernur juga sudah mengambil langkah-langkah, berbicara dengan Pemerintah Pusat, bagaimana menyikapi Bandara Kertajati berkaitan dengan pembukaan kembali Bandara Husein," kata Dudy.
Ia meyakini pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat bakal menetapkan pembagian fungsi secara optimal antara Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengutarakan, Pemprov Jawa Barat terus merembukkan masa depan Bandara Kertajati bersama pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut juga telah dipaparkan kepada Presiden dalam sebuah agenda di Karawang. Dedi mengusulkan supaya kawasan Bandara Kertajati dikembangkan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri sekaligus menopang operasional pesawat militer.
"Bahwa kami berharap Bandara Kertajati itu menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Jadi digunakan untuk pesawat-pesawat militer," ujar Dedi.
Sektor industri pertahanan nasional yang kini dijalankan beberapa BUMN, termasuk PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad, diharapkan sanggup dipusatkan di kawasan Kertajati.
Sementara itu, Bandara Husein Sastranegara difokuskan untuk melayani penerbangan komersial. Pembagian peran tersebut dinilai sanggup memperjelas fungsi kedua bandara usai Bandara Husein diaktifkan kembali.
Kendati demikian, Dedi menegaskan operasional penerbangan haji dan umrah bakal tetap dilayani lewat Bandara Kertajati.
"Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan haji dan umrah tetap menggunakan Kertajati," katanya.
Pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat masih melanjutkan diskusi terkait teknis reaktivasi Bandara Husein, rute penerbangan, hingga arah pengembangan Bandara Kertajati.
Bandara Husein ditargetkan kembali beroperasi pada Agustus 2026 setelah seluruh kesiapan infrastruktur maupun perizinannya dipastikan terpenuhi.
