JAKARTA - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan tren perbaikan yang lumayan signifikan hingga pemungkas semester I 2026. Usai sempat dihantam tekanan pada awal tahun, performa fiskal mulai bergerak menguat beriringan dengan makin membaiknya penerimaan negara, utamanya dari sektor perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Perilisan data APBN KiTa Juli 2026 yang dipublikasikan pada Selasa (21/7/2026) memperlihatkan, raihan pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 berhasil menembus Rp1.459,4 triliun atau setara 46,3 persen dari target APBN. Angka tersebut terhitung melonjak 21,4 persen ketimbang periode yang sama pada tahun lampau.
Pada lini berseberangan, porsi belanja negara turut konsisten meningkat menjadi Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN, merangkak 17,8 persen secara tahunan.
Berlandaskan pergerakan tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Walau demikian, pemerintah tetap mencetak surplus keseimbangan primer menyentuh Rp85,1 triliun, yang menandaskan ketahanan fiskal dalam memikul kewajiban di luar pembayaran bunga utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kombinasi atas akselerasi pendapatan, alokasi belanja yang tetap produktif, serta tata kelola pembiayaan yang terukur menjadi pondasi utama terpeliharanya stabilitas kesehatan fiskal nasional.
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Juli 2026.
Menurut pandangannya, torehan tersebut membuktikan bahwasanya APBN senantiasa mengemban peran utamanya sebagai instrumen penjaga stabilitas ekonomi sekaligus penopang laju pertumbuhan dan pembangunan nasional.
"Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Purbaya.
Ditopang Pertumbuhan Ekonomi
Proses pemulihan APBN berlangsung di tengah iklim ekonomi domestik yang terhitung cukup terjaga. Hingga batas Semester I 2026, laju pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,61 persen, sedikit melampaui asumsi APBN yang dipatok sebesar 5,4 persen.
Tingkat inflasi bertengger pada level 3,34 persen secara tahunan, sementara pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.197 per dolar AS, cenderung lebih lemah ketimbang asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Kondisi harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga bertengger cukup jauh di atas proyeksi awal APBN, yaitu berada di angka 91,87 dolar AS per barel, ketimbang patokan target 70 dolar AS per barel.
Di sisi lain, capaian lifting minyak baru bertengger di angka 564.660 barel per hari (bph), masih berada di bawah target 610.000 bph, sedangkan lifting gas terealisasi 933.410 barel setara minyak per hari, lebih rendah ketimbang patokan target 984.000 barel setara minyak per hari.
Lewat pemaparannya, pihak pemerintah menguraikan laju pertumbuhan ekonomi tetap disokong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang kokoh, penguatan investasi, serta dorongan percepatan belanja pemerintah.
Sementara itu, laju inflasi dinilai senantiasa terkendali berkat ditopang regulasi harga energi beserta pangan yang memelihara daya beli masyarakat.
Pemerintah juga menandaskan bahwa pelemahan mata uang rupiah masih dipengaruhi oleh pergeseran geopolitik global beserta arah kebijakan moneter internasional, sedangkan dinamika imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tetap sanggup dikendalikan kendati terimbas gejolak pasar keuangan global.
Pajak Menjadi Penopang Utama
Elemen utama penggerak penguatan pendapatan negara berasal dari sektor penerimaan perpajakan. Hingga penghujung Juni 2026, realisasi penerimaan perpajakan menembus Rp1.187,8 triliun, melesat 21,4 persen ketimbang rentang waktu yang sama tahun lalu.
Di dalam porsi tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp1.035,7 triliun, atau 43,9 persen dari porsi target APBN, dengan lonjakan mencapai 24,6 persen secara tahunan.
Pihak pemerintah mengutarakan lonjakan ini terpengaruh oleh aktivitas ekonomi yang konsisten kuat, penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax, beserta beragam agenda intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Pencapaian kinerja penerimaan pun tecermin merata pada berbagai lini jenis pajak. Setoran PPh badan beserta deposit PPh badan menyentuh Rp196,1 triliun, meningkat 28,6 persen dibanding tahun lampau. Sementara itu, porsi PPh orang pribadi, PPh Pasal 21, dan deposit PPh 21 membukukan Rp146 triliun, merangkak naik 13,6 persen.
Adapun penerimaan dari sektor PPN dan PPnBM tampil sebagai kontributor terbesar dengan capaian Rp380 triliun, melonjak 42,2 persen ketimbang semester I 2025.
Pemerintah menguraikan pertumbuhan PPh badan maupun pajak orang pribadi mencerminkan meningkatnya marjin profitabilitas perusahaan beserta pendapatan wajib pajak. Di sisi lain, lompatan signifikan PPN dan PPnBM menandai aktivitas konsumsi domestik masih sangat terjaga.
Kepabeanan dan Cukai Mulai Pulih
Di luar sektor pajak, perolehan penerimaan dari lini kepabeanan dan cukai turut menunjukkan arah perbaikan.
Hingga semester I 2026, perolehan kepabeanan dan cukai menyentuh angka Rp152 triliun, atau 45,2 persen dari porsi target APBN, merangkak 3,4 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.
Tren perbaikan tersebut tecermin dari pergerakan penerimaan bulanan yang mulai berbalik positif sejak kurun April hingga Juni 2026.
Secara terperinci, setoran cukai mencapai Rp109,4 triliun, terangkat 0,6 persen. Pihak pemerintah menjelaskan kenaikan ini disokong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta tingkat produksi rokok yang konsisten terjaga.
Sementara itu, penerimaan bea masuk membukukan Rp26,3 triliun, terangkat 11,3 persen. Laju perumbuhannya ditopang oleh eskalasi impor bahan baku beserta barang penolong. Adapun bea keluar terakumulasi Rp16,4 triliun, tumbuh 11,7 persen, yang utamanya terdorong oleh penguatan harga minyak sawit mentah (CPO).
PNBP Kembali Mencatatkan Pertumbuhan Dua Digit
Di samping sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga kembali memperlihatkan pergerakan positif. Hingga penghujung Juni 2026, realisasi PNBP membukukan angka Rp271 triliun atau 59 persen dari target APBN, melesat 21,6 persen ketimbang semester I tahun sebelumnya.
Kinerja positif tersebut dipacu oleh lonjakan penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA), Badan Layanan Umum (BLU), serta instansi kementerian dan lembaga.
Penerimaan SDA migas melesat 24,3 persen, terdorong oleh penguatan harga minyak mentah Indonesia, lifting gas bumi, beserta terkoreksinya nilai tukar rupiah. Sementara itu, setoran SDA nonmigas merangkak 21,4 persen, utamanya dipicu oleh penguatan harga berbagai produk komoditas mineral seperti nikel, tembaga, emas, hingga perak.
Di sisi lain, pendapatan dari kementerian dan lembaga melesat 43,9 persen, yang mayoritas disumbang oleh eskalasi penerimaan penegakan hukum lewat hasil kerja Satgas PKH serta perolehan pendapatan layanan dan administrasi hukum.
Adapun porsi pendapatan BLU terangkat 20,4 persen, didorong oleh peningkatan penerimaan sektor layanan kesehatan, pendidikan, beserta perolehan dari industri kelapa sawit.
Belanja Negara Tetap Ekspansif untuk Menopang Program Prioritas
Seiring kian membaiknya penerimaan negara, pemerintah turut mengakselerasi eksekusi belanja demi memelihara momentum laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang eksekusi beragam program prioritas nasional.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja negara berhasil menembus Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN, terangkat 17,8 persen dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya.
Sektor belanja pemerintah pusat tampil menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp1.298,6 triliun, atau 41,2 persen dari pagu APBN, melonjak 29,4 persen secara tahunan.
Pemerintah menegaskan eskalasi tersebut membuktikan bahwa postur belanja negara tetap dieksekusi secara ekspansif, namun difokuskan pada jajaran program yang memberikan dampak riil secara langsung bagi perekonomian serta masyarakat.
Porsi belanja kementerian/lembaga (K/L) membukukan Rp658,9 triliun, atau 43,6 persen dari pagu APBN, melonjak 40 persen dibanding semester I 2025. Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial macam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Alokasi belanja turut difungsikan bagi pembangunan sarana infrastruktur beserta penyaluran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, pos belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp639,7 triliun atau 39 persen dari target APBN, yang utamanya teralokasikan bagi pembayaran manfaat pensiun, penyaluran subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.
Belanja Pegawai Hingga Bansos Meningkat
Bila ditinjau merujuk pada jenis belanjanya, segenap komponen belanja pemerintah mencatatkan lonjakan ketimbang periode tahun sebelumnya.
Alokasi belanja pegawai membukukan Rp203,8 triliun, atau 56,9 persen dari pagu, terangkat 24,8 persen secara tahunan. Kenaikan ini dipicu oleh pengangkatan 355.000 ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan guru non-PNS, beserta pencairan THR dan gaji ke-13 bagi ASN pusat, TNI, dan Polri.
Sektor belanja barang membukukan angka kenaikan paling tajam. Hingga semester I 2026, realisasinya menembus Rp267,4 triliun, atau 37,9 persen dari pagu APBN, melonjak drastis 100,7 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Eskalasi belanja barang antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran Program MBG sebesar Rp98,8 triliun, Dana BOS Swasta Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp20,1 triliun, layanan kesehatan unit pelaksana teknis (UPT) Rp7,8 triliun, serta agenda stabilisasi pangan senilai Rp3,2 triliun.
Porsi belanja modal turut terangkat menjadi Rp109,4 triliun, atau 38,5 persen dari target APBN, merangkak 14 persen secara tahunan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan sarana jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp19,5 triliun, pengadaan sarana peralatan dan mesin Rp67,4 triliun, serta pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp19,1 triliun.
Di sisi lain, porsi belanja bantuan sosial terealisasi Rp78,3 triliun, atau 48,2 persen dari target APBN.
Pemerintah menguraikan eskalasi belanja bansos ini terpengaruh oleh penuntasan penyaluran PKH kuartal II serta Program Indonesia Pintar (PIP) semester I.
Realisasi bansos tersebut mencakup PKH sebesar Rp14,5 triliun bagi 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp19,7 triliun untuk 17,6 juta KPM, PBI JKN Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta peserta, PIP Rp8,8 triliun bagi 12,6 juta siswa, KIP Kuliah Rp8,2 triliun untuk 940.500 mahasiswa, serta eksekusi asistensi, rehabilitasi sosial, dan penanganan bencana sebesar Rp3,9 triliun.
Subsidi Tetap Menjadi Penyangga Daya Beli
Di luar porsi belanja pemerintah, APBN tetap memegang peran sebagai shock absorber demi mengawal daya beli masyarakat di tengah dinamika gejolak harga energi global.
Realisasi penyaluran subsidi beserta kompensasi hingga semester I 2026 mencapai Rp233 triliun, atau 52,1 persen dari target APBN.
Dari total alokasi tersebut, porsi subsidi membukukan Rp116 triliun, sementara nilai kompensasi menyentuh Rp116,9 triliun. Pihak pemerintah menguraikan realisasi subsidi terpengaruh oleh dinamika pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
Di sisi lain, porsi subsidi nonenergi utamanya terpengaruh oleh eskalasi pembayaran subsidi pupuk.
Melalui dukungan alokasi anggaran tersebut, pemerintah mencatat volume BBM bersubsidi yang berhasil disalurkan menembus 7.989.500 kiloliter, terangkat 7,8 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Volume penyaluran LPG 3 kilogram menyentuh 3,563 juta kilogram, bertumbuh 2 persen, sedangkan porsi pelanggan listrik bersubsidi mencakup 43,1 juta pelanggan, bertambah 2,1 persen. Pemerintah turut mendistribusikan subsidi pupuk sebanyak 4,5 juta ton, merangkak 21,4 persen, serta menyokong 2,4 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), terangkat 3,6 persen ketimbang semester I 2025.
Transfer ke Daerah Dipercepat
Pencapaian realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga pemungkas Juni membukukan angka Rp357,4 triliun, atau 51,6 persen dari pagu APBN. Angka ini relatif lebih tinggi ketimbang kurun waktu yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 43,8 persen.
Pemerintah menerangkan akselerasi realisasi TKD utamanya didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, serta Dana Otonomi Khusus.
Langkah percepatan tersebut ditopang oleh penguatan kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan mengeksekusi target output, penyesuaian skema periode penyaluran tunjangan guru menjadi bulanan, serta kelonggaran penyaluran bagi kawasan terdampak bencana.
Lewat alokasi anggaran TKD, pemerintah menyokong pembayaran gaji 4,3 juta ASN daerah, penyaluran Dana BOS kepada 42,3 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 5,8 juta peserta didik, program kesetaraan bagi 992.000 siswa, serta tunjangan untuk 616.000 guru.
Pembiayaan Utang Tetap Terkendali
Pada sektor pembiayaan, pemerintah menandaskan pengelolaan utang senantiasa dieksekusi secara penuh kehati-hatian serta terukur.
Hingga semester I 2026, porsi pembiayaan utang netto membukukan Rp477,4 triliun, atau 57,4 persen dari target APBN. Pembiayaan tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp501,2 triliun, atau 62,7 persen dari target, sementara pos pinjaman mencatatkan minus Rp23,8 triliun.
Pemerintah menerangkan pembiayaan utang dikelola secara prudent dengan mencermati kebutuhan likuiditas pemerintah, posisi ketersediaan kas yang optimal, beserta dinamika pergerakan pasar keuangan.
Pemenuhan target pembiayaan turut dieksekusi lewat langkah antisipatif serta active cash and debt management untuk memelihara kecukupan kas pemerintah dan menjaga Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Selain itu, pemerintah menegaskan pemenuhan kebutuhan pembiayaan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dana (cost of fund), mitigasi risiko, serta mengawal deretan indikator utang agar senantiasa berada dalam ambang batas aman.
Kinerja APBN Mendapat Pengakuan Lembaga Pemeringkat
Performa APBN Semester I 2026 turut menjadi salah satu faktor penopang yang memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap fundamental fiskal tanah air.
Purbaya menyampaikan kinerja APBN yang ekspansif namun tetap disiplin menjaga koridor fiskal menjadi alasan Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi BBB dengan outlook stabil.
"APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kami di BBB dengan outlook stabil," ujar Purbaya.
