JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyatakan bahwa keandalan data penerima manfaat merupakan kunci paling krusial bagi keberhasilan 29 kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Oleh sebab itu, ia terus mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan penyesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala, memanfaatkan teknologi digital, hingga mempererat integrasi dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
"Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran, meminimalkan tumpang-tindih, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya," kata Dini di Jakarta, Kamis (23/07/2026).
Dari deretan kebijakan yang diluncurkan Presiden, menurut penjelasannya, yang mendesak untuk dieksekusi adalah program yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat secara langsung, misalnya penguatan jaminan sosial, peningkatan kualitas SDM lewat jalur pendidikan dan gizi, pemulihan ekonomi warga miskin, serta pembukaan lapangan kerja baru.
Saat ini, ia menilai Komisi VIII DPR tengah berfokus dalam mengawal seluruh program perlindungan sosial di lingkup Kementerian Sosial agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.
"Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran," kata dia.
Ia menambahkan, Komisi VIII DPR mencermati dan membahas usulan anggaran Kementerian Sosial bersama mitra kerja terkait secara mendalam demi memastikan alokasi APBN difokuskan pada program yang membawa dampak riil terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penguatan kesejahteraan publik.
Di luar urusan ketersediaan dana, ia menggarisbawahi efisiensi belanja negara agar tiap program dibekali indikator kinerja jernih, target yang jelas, serta penilaian berkala supaya eksekusinya tepat guna.
Ia turut mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyelarasan maupun pembaruan data dapat dituntaskan dengan cepat tanpa jalur birokrasi yang rumit, diiringi mekanisme verifikasi dan validasi yang transparan, termasuk membuka pintu bagi warga untuk mengajukan koreksi bilamana dijumpai ketidaksesuaian data.
"Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif," kata dia.
