JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginstruksikan seluruh pegawainya agar berfokus pada penguatan budaya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kepastian, serta kepuasan masyarakat selaku fondasi transformasi layanan pertanahan.
"Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat," kata Menteri Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Transisi layanan pertanahan, menurut Menteri Nusron, tak sekadar direalisasikan lewat penyempurnaan sistem maupun tata kelola, melainkan juga pergeseran budaya kerja seluruh jajaran.
Pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat, lanjut dia, menjadi pilar utama dalam merajut kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.
Ia menegaskan, pelayanan publik di ranah pertanahan mesti terukur, sistematis, terpantau, transparan, dan menghadirkan kepastian.
"Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem," kata Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara beserta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (22/7/2026).
Menteri Nusron turut menggarisbawahi krusialnya pelayanan yang tahapannya terukur. Dengan demikian, warga masyarakat bakal mengantongi kepastian atas setiap alur layanan yang diajukan.
Budaya melayani publik perlu menjadi komitmen kolektif seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron memacu agar setiap pegawai mengedepankan integritas, profesionalisme, serta memposisikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam membeberkan pelayanan pertanahan.
Pada agenda tersebut, Menteri Nusron menerima paparan laporan kinerja jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha.
