JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa penanganan lahan sawah yang terdampak di Aceh terus berproses secara bertahap lewat akselerasi program pemerintah guna mengembalikan produksi pangan serta kesejahteraan para petani.

Saat ditemui di Jakarta, Senin, Amran menyampaikan bahwa pemulihan lahan sawah terdampak di Aceh menunjukkan perkembangan yang positif walaupun langkah perbaikannya dieksekusi bertahap menyesuaikan situasi dan kebutuhan di lapangan.

"Sekarang kami kerja terus," kata Amran kepada wartawan seusai menggelar audiensi terbatas dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Amran mengutarakan bahwasanya Kementerian Pertanian terus bekerja tanpa henti menangani kerusakan areal persawahan agar lahan pertanian bisa segera kembali produktif sekaligus mengawal keberlanjutan pasokan pangan nasional.

Ia membeberkan bahwa Kementerian Pertanian sudah menggeser alokasi anggaran pertanian sebesar Rp1,7 triliun mendahului hadirnya dana pengganti, supaya proses penanganan sawah terdampak tidak terhambat dan bisa langsung direalisasikan.

Menurut penilaian Amran, respons cepat pergeseran anggaran tersebut mengundang apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lantaran mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelangsungan sektor pertanian di daerah terdampak.

"Bahkan Pak Mendagri apresiasi Kementerian Pertanian karena kami alihkan anggaran dulu anggaran pertanian Rp1,7 triliun sebelum ada anggaran pengganti," beber Amran.

Meski begitu, Amran menandaskan bahwasanya proses pemulihan tidak mungkin dirampungkan seketika mengingat setiap tahapan memerlukan jeda waktu, pengerjaan berjenjang, serta penyesuaian terhadap karakteristik lahan maupun wilayah.

Ia menjabarkan bahwa jajaran tim Kementerian Pertanian terus terjun langsung di lapangan demi memastikan seluruh skema penanganan berjalan sesuai skenario, termasuk lewat pemantauan intensif di bermacam titik terdampak.

"Bagus progresnya. Tentu tidak bisa sekaligus semuanya karena ini bertahap berproses, enggak bisa langsung hari ini. Tapi tim selalu bekerja di lapangan. Dan kami baru pulang dari Aceh," kata Amran.

Di lain sisi, Pemerintah Aceh terus memacu pemulihan area pertanian pascabencana hidrometeorologi, yang mana pencapaian pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi lahan di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh saat ini telah membuahkan hasil positif.

"Distanbun Aceh telah bekerja maksimal dan membawa hasil yang positif," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (22/7/2026).

Merujuk data Distanbun Aceh, dampak bencana hidrometeorologi tempo hari telah merusak 57.485 hektare persawahan yang terbagi dalam empat kategori. Kerusakan ringan mencakup 27.437 ha, rusak sedang 13.651 ha, rusak berat 16.276 ha, serta areal sawah yang hilang mencapai 120 ha.

Selanjutnya untuk saat ini, upaya optimasi lahan beserta rehabilitasi yang sudah dan sedang berjalan menyentuh angka sekitar 40.852 hektare (baik rusak ringan maupun berat). Hal tersebut menandakan masih terdapat sekitar 16.633 hektare area rusak berat dan sawah hilang yang belum tertangani.

Walau begitu, lanjut dia, langkah pemulihan sudah mulai memperlihatkan hasil positif, yang ditandai oleh dimulainya aksi tanam padi pada area terdampak bencana yang telah dipulihkan di wilayah Desa Bukit Kabupaten Aceh Tamiang dan Kutablang Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, serta kawasan lainnya.

"Bahkan, kinerja Distanbun Aceh juga membawa hasil positif pada penambahan anggaran. Terbukti dengan peningkatan anggaran dari Kementan. Pada tahap I bantuan Kementan Rp380 miliar, kini di tahap II menjadi Rp515 miliar," ujarnya.

Nurlis merincikan, rehabilitasi persawahan ini dieksekusi Kementan bekerja sama dengan pihak pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terdampak di Aceh.

Ia memaparkan, peruntukan optimalisasi lahan pascabencana Aceh bagi sawah rusak ringan dialokasikan sebesar Rp155,6 miliar berupa bantuan pemerintah. Langkah ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total area 27.071 hektare.

Pada area rusak sedang, pemerintah Aceh meluncurkan program rehabilitasi beranggaran total Rp186 miliar, yang mencakup 11 kabupaten dengan luas 13.781 hektare. Saat ini, pengerjaan fisik yang digarap kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen dari seluruh target.

Di sektor irigasi, pemerintah Aceh turut mendirikan beragam fasilitas pendukung. Mengenai irigasi perpompaan, dirancang sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota bernilai anggaran Rp98 miliar, yang mana saat ini sudah terbangun 456 unit dengan realisasi keuangan berkisar 53,2 persen.

Lalu, pengerjaan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14 miliar telah mencatatkan progres sekitar 50 persen. Sementara pembangunan struktur konservasi sebanyak 45 unit senilai Rp5,4 miliar merealisasikan keuangan sekitar 36 persen.

Berikutnya untuk jaringan irigasi tersier, dari keseluruhan 300 unit yang ditargetkan dengan alokasi Rp30 miliar, saat ini progresnya menembus 78 persen dan telah berdiri sekitar 235 unit. Di samping itu, pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebanyak 106 unit beranggaran Rp11,6 miliar telah mencatatkan realisasi keuangan sebesar 31 persen.

"Secara total, seluruh kegiatan tersebut sudah tercapai realisasi keuangan sebesar 48,48 persen hingga 21 Juli 2026," ujarnya.