JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggaransi bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak bakal mematikan kelangsungan warung maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah berjalan di permukiman warga.
Menurut figur yang biasa disapa Zulhas tersebut, KDKMP tidak didirikan sebagai gerai ritel modern atau supermarket yang berkompetisi langsung dengan pedagang kecil. Sebaliknya, lembaga koperasi itu akan mengemban fungsi berbeda sehingga dapat saling mengisi serta melengkapi dengan unit usaha milik warga.
"Saya jelaskan, kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi, tidak usah khawatir warung-warung, segala macam, ritel-ritel ini tidak ada ini, ya. Bisa saling melengkapi," ujar Zulhas dalam konferensi pers mengenai rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Zulhas memaparkan, peranan pokok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yakni sebagai sarana infrastruktur pemerintah untuk mendistribusikan aneka pasokan barang bersubsidi dan bantuan sosial bagi warga.
Di samping itu, KDKMP turut difungsikan selaku offtaker atau penampung hasil bercocok tanam seperti gabah, beras, serta komoditas lain, sehingga sanggup menopang para petani memperoleh patokan harga sesuai standar ketetapan pemerintah.
"Kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000. Maka, koperasi (Merah Putih) bisa membeli dengan Rp 6.500, kerja sama dengan Bulog, ya," kata Zulhas.
Ia mengimbuhkan, bilamana KDKMP tumbuh secara positif, unit koperasi tersebut berpeluang menggali potensi ekonomi perdesaan, seperti pengembangan desa wisata maupun kawasan desa tematik.
"Tetapi yang paling mendasar tadi, infrastruktur (penyalur subsidi) dan sebagai offtaker," ujar Zulhas.
Pemerintah mematok target sebanyak 25.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi aktif kurun Agustus sampai September 2026. Angka tersebut ditargetkan melonjak hingga 35.862 unit pada penghujung tahun.
Guna menopang kelancaran operasional program ini, pihak pemerintah mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) perihal tata kelola KDKMP dapat diresmikan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama," kata Zulhas.
