JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengajukan usul agar setengah dari alokasi anggaran program beasiswa LPDP Jakarta bernilai Rp 99,9 miliar dialihkan untuk membiayai Program Sekolah Swasta Gratis serta memperbaiki sarana Sekolah Luar Biasa (SLB).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menganggap anggaran tersebut ada baiknya dibagi lantaran masih menumpuk kebutuhan di sektor pendidikan yang sifatnya jauh lebih mendesak.
"Bisa 50-50 lah. LPDP boleh silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," kata Subki saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Menurut pandangannya, program beasiswa LPDP belum mampu menjawab kebutuhan dasar pendidikan warga secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Komisi E menyarankan agar porsi dana dipecah antara skema beasiswa dan pembenahan layanan pendidikan dasar.
"Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh," ujarnya.
Kendati demikian, Subki menegaskan pihak dewan tidak menolak keberadaan LPDP Jakarta. Menurut dia, beasiswa pendidikan ke luar negeri tetap krusial guna menyiapkan sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan Jakarta di masa depan.
"Kami ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta," katanya.
Di lain sisi, ia menganggap Program Sekolah Swasta Gratis masih sangat perlu diperluas jangkauannya. Saat ini, program tersebut dipatok dapat menjangkau 103 sekolah pada tahun 2026.
Komisi E berharap angka sekolah peserta terus bertambah agar makin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan layak.
"Kami ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak," ucap Subki.
Tak hanya itu, Komisi E turut menyoroti masih terbatasnya fasilitas penunjang bagi anak-anak disabilitas di wilayah Jakarta.
Menurut Subki, suntikan anggaran untuk SLB perlu menjadi perhatian serius agar pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin mumpuni.
"Anak-anak kami yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada," tuturnya.
Sebagai informasi, agenda LPDP Jakarta sempat memicu perdebatan sengit dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Senin (27/7/2026).
Pada pertemuannya, deretan anggota dewan mempertanyakan urgensi pengucuran dana mendekati Rp100 miliar untuk beasiswa jenjang S2 dan S3 ke luar negeri, sementara Jakarta masih dirundung masalah pendidikan yang dinilai lebih mendesak.
Mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, fasilitas sekolah rusak yang urung diperbaiki, hingga minimnya ketersediaan sekolah swasta gratis dan fasilitas SLB.
Kala itu, Subki menyarankan agar pelaksanaan LPDP ditunda atau sekurang-kurangnya dipangkas porsinya sehingga sebagian dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, penambahan unit sekolah swasta gratis, serta kebutuhan pendidikan mendesak lainnya.
Saran serupa turut dilontarkan oleh Sekretaris Komisi E Justin Adrian dan anggota Komisi E Astrid Khairunisha. Keduanya menilai anggaran pendidikan mestinya diprioritaskan untuk memperluas aksesibilitas pendidikan warga Jakarta sebelum membiayai beasiswa studi ke luar negeri.
“Bapak, ibu, anggaran Rp 100 miliar itu banyak sekali. Kenapa tidak dialokasikan ke yang membutuhkan? Ingat, di Jakarta itu anak yang putus sekolah masih banyak, sekolah swasta gratis juga masih kurang," ujar Astrid.
Adapun program LPDP Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan alokasi anggaran mencapai Rp99,9 miliar. Program ini merupakan bentuk kolaborasi perdana antara Pemprov DKI Jakarta dan LPDP Pusat dalam membiayai warga Jakarta menempuh studi S2 dan S3 di luar negeri.
Di pihak lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa dana sekitar Rp100 miliar tersebut diperkirakan hanya sanggup mendanai sekitar 50 sampai 75 peserta beasiswa.
“Memang untuk 50 orang, bukan 100. Rp 100 miliar itu anggarannya. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp 2 miliar sebenarnya," kata Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap mengedepankan alokasi anggaran untuk pembenahan gedung sekolah yang rusak.
“Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi, yang kemarin karena ada pemotongan DBH. Awalnya cuma tujuh, kemudian saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama," kata Pramono.
